Pantau - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan penghentian operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi langkah tepat pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menyambut kebijakan pemerintah yang menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas nasional sekaligus mendorong transisi menuju sistem energi berkelanjutan.
"Kami menilai pengumuman pembangunan PLTS 100 GW sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pidato Presiden Prabowo," kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Fabby, target tersebut menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap energi surya sebagai sumber energi yang melimpah, cepat dibangun, dan semakin kompetitif secara ekonomi di Indonesia.
"Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor," ujarnya.
IESR Soroti Kesiapan Implementasi PLTS
IESR menilai program tersebut berpotensi menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi nasional apabila didukung institusi yang kuat, perencanaan terintegrasi, serta partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.
Program PLTS juga berpotensi menekan biaya pembangkitan listrik sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan manufaktur rantai pasok energi surya.
Namun, Fabby menegaskan keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya target, tetapi juga kesiapan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah dinilai perlu memastikan tata kelola yang baik dan komando yang jelas dengan mengelola program tersebut sebagai misi surya nasional.
"Perlu juga percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik, pengembangan sistem penyimpanan energi, reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional," katanya.
Pemerintah juga dinilai perlu menyederhanakan regulasi dan perizinan serta menyediakan skema pembiayaan yang menarik bagi sektor swasta.
"IESR memandang bahwa target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya," ujarnya menambahkan.
Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS dan Penghentian PLTD
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan pemerintah akan membangun PLTS berkapasitas 30 gigawatt (GW) dan menghentikan operasi PLTD berbahan bakar minyak diesel sebesar 13 GW pada 2026.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena memperoleh sinar Matahari hampir sepanjang tahun sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.
"Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
