Pantau - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai perlu membangun aktivitas ekonomi anggota secara berkelanjutan agar dukungan modal dan infrastruktur pemerintah mampu menjadikannya mesin penggerak ekonomi desa.
Penggagas Snowball Business Model (SBM) Prof Dr Nandan Limakrisna menilai keberhasilan koperasi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan gedung, gudang, kendaraan, toko, modal kerja, maupun akses pembiayaan.
Menurut dia, fasilitas tersebut berisiko menjadi aset tidak produktif apabila anggota koperasi tidak aktif melakukan transaksi ekonomi melalui koperasi.
"Koperasi Merah Putih jangan hanya menjadi koperasi yang didirikan di desa. Koperasi Merah Putih harus menjadi ekonomi desa yang hidup," ungkap Nandan.
Anggota Didorong Menjadi Produsen, Konsumen, dan Promotor
Nandan menawarkan SBM sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong perputaran aktivitas ekonomi dalam KDKMP dengan menempatkan anggota sebagai produsen, konsumen, sekaligus promotor.
Petani, peternak, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM sebagai produsen dapat memasok produk kepada koperasi untuk dihimpun dan dipasarkan dalam skala ekonomi yang lebih besar.
Koperasi dalam skema tersebut diarahkan menjadi off-taker sekaligus agregator produk anggota sehingga dapat memberikan kepastian pasar dan meningkatkan posisi tawar produsen.
Anggota juga didorong memenuhi kebutuhan sehari-hari, sarana produksi, kebutuhan rumah tangga, dan layanan ekonomi lainnya melalui koperasi agar uang terus berputar di dalam ekosistem desa.
Sebagai promotor, anggota diharapkan memperkenalkan produk dan layanan koperasi, mengajak masyarakat bergabung, memperluas pasar, serta membangun reputasi koperasi.
Nandan menyebut komitmen dan kepercayaan sebagai dua fondasi utama model tersebut karena koperasi membutuhkan partisipasi anggota serta tata kelola yang profesional, transparan, dan adil.
Keberhasilan Koperasi Diukur dari Aktivitas Ekonomi
Keberhasilan KDKMP dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah koperasi yang terbentuk atau besarnya modal yang disalurkan pemerintah.
Indikator yang dinilai lebih penting mencakup jumlah anggota aktif, penyerapan produk anggota, volume transaksi, omzet, perputaran modal, nilai tambah yang bertahan di desa, hingga peningkatan pendapatan anggota.
Nandan menilai dukungan modal pemerintah tetap penting, tetapi koperasi juga membutuhkan model bisnis, pasar, sumber daya manusia, tata kelola, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Ia mengusulkan SBM diuji melalui proyek percontohan di sejumlah KDKMP dengan karakteristik wilayah berbeda selama enam hingga 12 bulan.
Hasil penerapan model tersebut dapat dibandingkan dengan koperasi berpola pengelolaan konvensional berdasarkan pertumbuhan anggota aktif, volume transaksi, penyerapan produk, omzet, perputaran modal, pendapatan, dan tingkat kepercayaan anggota.
"Saya percaya bahwa gagasan ekonomi kerakyatan harus dibuktikan di lapangan, bukan berhenti sebagai konsep," ungkap Nandan.
KDKMP merupakan salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menjadikan koperasi sebagai penggerak kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
