Pantau - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stimulus ekonomi tahap II pemerintah senilai Rp26,34 triliun diperlukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Faisal, tiga kelompok utama stimulus berupa bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi memiliki sasaran dan manfaat masing-masing bagi masyarakat.
“Kalau melihat tiga jenis stimulus yang diberikan ini, ya (dampaknya) ke semuanya, ketiga-tiganya memang diperlukan, dan membantu dari sisi daya beli,” kata Faisal.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi tahap II dengan nilai keseluruhan Rp26,34 triliun.
Dari total tersebut, Rp2,04 triliun dialokasikan untuk stimulus dan insentif, Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi, serta Rp18,04 triliun untuk bantuan pangan.
Bantuan Pangan dan Transportasi Menopang Daya Beli
Faisal menjelaskan bantuan pangan terutama ditujukan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kelompok bawah sehingga dapat membantu mempertahankan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan.
Sementara itu, insentif transportasi dinilai dapat membantu masyarakat kelas menengah, khususnya kelompok menengah bawah, dalam melakukan perjalanan.
Faisal menilai stimulus transportasi tetap memberikan manfaat meskipun sebagian insentif hanya diberikan dalam periode yang relatif singkat, termasuk pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Walaupun catatannya bahwa ini hanya diberikan pada masa Nataru, ya pendek berarti waktunya. Tapi kalau dikatakan membantu, ya membantu,” kata Faisal.
Adapun program magang dan vokasi dinilai memiliki karakter yang lebih produktif dibandingkan bantuan lainnya karena berpotensi menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian.
Efek pengganda tersebut dapat muncul apabila program magang dan vokasi berhasil membantu pesertanya memperoleh pekerjaan dan masuk ke dunia kerja.
“Nah lalu yang sifatnya lebih produktif itu adalah bantuan yang vokasi ya, (dan) magang untuk lulusan SMK dan yang di-PHK,” kata Faisal.
Meski ketiga kelompok stimulus dinilai diperlukan, Faisal mencatat cakupan program tersebut masih relatif terbatas.
Keterbatasan terutama terlihat pada program magang dan vokasi apabila jumlah peserta dibandingkan dengan besarnya kebutuhan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Menurut Faisal, kebutuhan terhadap program tersebut tidak hanya berasal dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, termasuk lulusan pendidikan menengah dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 berada di level 4,68 persen atau turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025.
Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang pada Februari 2026, sebanyak 7,24 juta orang tercatat menganggur, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang.
Program Magang Perlu Terhubung dengan Dunia Industri
Faisal menilai dampak program magang dan vokasi terhadap perekonomian dapat menjadi lebih besar apabila peserta berhasil mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan program.
Ketika memperoleh pekerjaan, peserta akan mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan atau mempertahankan daya beli.
“Nah ini kalau berhasil, dan sebetulnya kalau lebih besar bantuannya, nah ini bisa punya multiplier effect karena kalau mereka bisa bekerja, ini akan punya dampak nanti ujung-ujungnya ke daya beli,” kata Faisal.
Karena itu, Faisal menilai pelaksanaan program magang dan vokasi tidak cukup hanya memberikan pelatihan atau pengalaman kerja kepada peserta.
Pemerintah juga dinilai perlu melakukan penempatan atau penyaluran peserta menuju lapangan pekerjaan maupun sektor usaha yang sesuai dengan keterampilan mereka, baik di dalam maupun luar negeri.
Khusus untuk penempatan di dalam negeri, Faisal menilai keterhubungan antara program pemerintah dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha harus diperkuat.
“Artinya perlu dipikirkan linkage dengan dunia industri, dunia usaha, gitu. Karena yang mereka butuhkan bukan cuma hanya magangnya, tapi juga bantuan pemerintah untuk menyalurkan ke tempat-tempat kerja yang sesuai,” kata Faisal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan evaluasi terhadap Program Magang Nasional sebelumnya menunjukkan adanya respons positif dari peserta maupun perusahaan.
Program tersebut juga dinilai berkontribusi membuka akses terhadap pengalaman kerja serta memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
Pemerintah Siapkan Rp6,26 Triliun untuk Magang dan Vokasi
Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional tahap II yang menyasar 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi.
Selain program magang, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,12 triliun untuk program pelatihan vokasi.
Pelatihan vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja yang terdampak PHK.
Program tersebut ditujukan agar peserta memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja atau kembali mendapatkan pekerjaan setelah mengalami PHK.
Pemerintah juga menargetkan peserta Program Magang Nasional dapat terserap menjadi tenaga kerja setelah menyelesaikan program.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional mendapatkan tawaran bekerja dari perusahaan tempat mereka menjalani program magang.
Pemerintah berharap tingkat penyerapan alumni Program Magang Nasional ke dunia kerja dapat meningkat pada 2026.
Menurut Yassierli, Program Magang Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah memfasilitasi lulusan memasuki dunia industri melalui penguatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekaligus meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah pada 2026 menyiapkan kuota sebanyak 150 ribu peserta untuk Program Magang Nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
