Pantau - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau 57,91 persen dari target penyaluran sepanjang tahun sebesar Rp4,49 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan program pembiayaan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.
"Sampai dengan Semester I 2026, penyaluran KUR di Kalbar telah mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau 57,91 persen dari target tahun ini," kata Rahmat di Pontianak, Kamis.
Sambas Catat Penyaluran KUR Tertinggi
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Sambas mencatat realisasi penyaluran KUR tertinggi di Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 dengan nilai mencapai Rp298,65 miliar.
Jumlah tersebut setara dengan 11,47 persen dari keseluruhan penyaluran KUR di Kalimantan Barat.
"Berdasarkan wilayah, realisasi penyaluran KUR tertinggi hingga Semester I 2026 berada di Kabupaten Sambas dengan nilai Rp298,65 miliar atau 11,47 persen dari total penyaluran KUR Kalbar," papar Rahmat.
Sementara itu, Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran KUR terendah, yakni sebesar Rp54 miliar atau sekitar 2,07 persen dari total penyaluran KUR Kalimantan Barat.
Selain KUR reguler, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Klaster Perumahan dan Pertanian (KUR KPP) yang hingga Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp358,37 miliar kepada 621 debitur di Kalimantan Barat.
Realisasi KUR KPP tertinggi tercatat di Kota Pontianak dengan penyaluran mencapai Rp95,92 miliar kepada 126 debitur.
Jumlah tersebut disebut setara dengan 30,60 persen dari realisasi penyaluran KUR KPP di Kalimantan Barat.
Kabupaten Kayong Utara kembali mencatat realisasi terendah untuk KUR KPP dengan penyaluran sebesar Rp1,98 miliar atau 0,55 persen kepada tujuh debitur.
DJPb Dorong Pemda Aktif Usulkan Calon Debitur
Kanwil DJPb Kalimantan Barat terus mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengusulkan calon debitur yang berpotensi memperoleh pembiayaan KUR.
Pemerintah daerah juga didorong memasukkan data calon debitur potensial melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Menurut Rahmat, ketersediaan data calon debitur potensial dapat membantu industri perbankan memperluas jangkauan penyaluran KUR kepada lebih banyak pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan pembiayaan.
Rahmat menekankan sinergi pemerintah daerah, industri perbankan, dan Kanwil DJPb Kalimantan Barat menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembiayaan di seluruh wilayah.
"Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Kanwil DJPb sangat penting untuk memperkuat pemerataan akses pembiayaan, sehingga manfaat KUR dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kalimantan Barat," kata Rahmat.
Program KUR menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat berbagai sektor produktif melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Penyaluran pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Secara keseluruhan, Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 telah merealisasikan 57,91 persen dari target KUR tahunannya setelah Rp2,60 triliun tersalurkan kepada 32.855 debitur dari target sebesar Rp4,49 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
