Pantau - Ekonom sekaligus Guru Besar Adam Smith Business School University of Glasgow Prof. Soner Başkaya menilai transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru merupakan langkah tepat bagi Indonesia untuk memanfaatkan perubahan rantai pasok dan ekonomi global.
Başkaya menilai Indonesia memiliki keuntungan berupa posisi strategis dalam perdagangan dunia, kekayaan sumber daya alam, serta posisi politik yang relatif netral.
“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan,” kata Başkaya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Başkaya dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) bertajuk “Dari Transmigrasi Menuju Transformasi Regional yang Produktif” di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Başkaya menyebut pendekatan baru transmigrasi sebagai the right programme at the right time atau program yang tepat pada waktu yang tepat.
Kawasan Transmigrasi Didorong Menjadi Ekosistem Ekonomi
Menurut Başkaya, peluang Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas apabila investasi di kawasan transmigrasi terhubung dengan penciptaan pekerjaan produktif, peningkatan keterampilan masyarakat, pertumbuhan usaha lokal, serta akses menuju industri dan pasar.
Kawasan transmigrasi dinilai perlu ditunjang pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi sehingga nilai tambah dapat tercipta di daerah.
Rantai nilai yang semakin lengkap diharapkan membuat masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi turut mendapatkan manfaat dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pandangan tersebut sejalan dengan paradigma baru pemerintah yang mengutamakan penciptaan kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk.
“Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” ujar Iftitah.
Menurut Iftitah, kawasan transmigrasi diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar.
Ia mencontohkan konsumsi durian di China yang disebut mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun sebagai peluang bagi Indonesia membangun ekosistem industri komoditas secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” katanya.
Lima Program Unggulan Perkuat Paradigma Baru Transmigrasi
Paradigma baru transmigrasi dijalankan melalui lima program unggulan, yakni Trans Tuntas untuk kepastian hukum lahan, Trans Lokal untuk pemberdayaan masyarakat setempat, Trans Patriot untuk penguatan sumber daya manusia dan teknologi, Trans Karya Nusantara untuk investasi dan penciptaan pekerjaan, serta Trans Gotong Royong untuk memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan.
“Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” tutur Iftitah.
Iftitah menegaskan masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, sekaligus penerima manfaat pembangunan kawasan, sementara pertumbuhan investasi dan industri harus diikuti peningkatan pekerjaan, pengetahuan, nilai tambah, serta kesejahteraan.
Kementerian Transmigrasi pada 2026 juga menerjunkan 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tergabung dalam 246 tim ke 53 kawasan transmigrasi.
Sebanyak 53 lokasi itu meliputi 41 kawasan prioritas nasional, dua kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 kawasan di Papua.
Peserta TEP terdiri atas 39 guru besar, 158 doktor, 263 lulusan magister, dan 1.016 sarjana yang bertugas melakukan riset, pendampingan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Para patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ucap Iftitah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
