Pantau - Pemerintah tengah menyiapkan sistem pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 seiring dengan pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memperbaiki DTSEN agar data yang nantinya menjadi salah satu acuan kebijakan semakin akurat.
Kementerian Keuangan sebelumnya memberikan dukungan anggaran sekitar Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan pengumpulan data, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi dan penyempurnaan DTSEN.
"Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, dengan macam-macam. Jadi, mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ujar Purbaya.
Purbaya memperkirakan DTSEN akan semakin akurat pada tahun depan setelah proses pembenahan data dilakukan.
Pembatasan Pertalite Masih Dikaji
Penerapan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian dan akan mempertimbangkan dinamika perekonomian serta kondisi masyarakat.
"Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya.
Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan kesalahan data dalam menentukan posisi desil masyarakat sebelum DTSEN terbaru tersedia.
"Tapi kalau yang gitu (salah data desil), pasti nggak semuanya kan. Beberapa orang. Kalau ada masalah, misalnya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan tangani kasusnya satu per satu," jelas Purbaya.
Karena pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembatasan tersebut, distribusi Pertalite saat ini masih berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menegaskan kebijakan pembatasan Pertalite masih dalam pembahasan pemerintah.
"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," kata Bahlil pada Rabu, 19 Agustus.
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk bus dan truk, sedangkan kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari.
BPS Jelaskan Penentuan Desil DTSEN
BPS menjelaskan angka desil dalam DTSEN menggambarkan posisi relatif masyarakat dalam pemeringkatan kesejahteraan dan bukan menjadi ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.
Pemeringkatan kesejahteraan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.
Indikator tersebut antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, serta komposisi keluarga.
BPS juga memperhitungkan faktor pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas untuk menentukan posisi kesejahteraan keluarga.
Berbagai informasi tersebut dianalisis secara bersamaan menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Posisi desil sebuah keluarga tidak bersifat tetap karena dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonominya maupun perubahan posisi relatif dibandingkan keluarga lain.
Pemutakhiran DTSEN karena itu terus dilakukan pemerintah bersama BPS agar data yang digunakan tetap relevan dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
