Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penerapan prinsip rendah emisi dalam pengembangan industri hilirisasi mineral Indonesia agar produk nasional mampu bersaing di pasar global.
Rachmat menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Rachmat, hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit tidak cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Hilirisasi Mineral Harus Terapkan Rantai Pasok Rendah Emisi
Pengembangan industri hilirisasi mineral juga perlu menerapkan rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan memiliki tingkat emisi rendah.
"Hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit wajib menerapkan rantai pasok eco-efficient dan terintegrasi emisi rendah. Ini penting agar produk industri nasional mampu masuk pasar premium global dan memenuhi standar kriteria karbon ketat seperti Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM," katanya.
Penerapan rantai pasok rendah emisi diharapkan membantu produk industri Indonesia memasuki pasar premium global sekaligus memenuhi standar dan kriteria karbon yang semakin ketat, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM.
Menurut Rachmat, transformasi menuju ekonomi hijau telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing nasional.
Konsep keberlanjutan tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah maupun dunia usaha.
Keberlanjutan harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas, mengamankan investasi, dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Ekonomi Hijau Jadi Pilar Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah telah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6–8 persen, sementara pemerintah juga membidik pencapaian net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang perlu berjalan searah dengan upaya penurunan emisi.
Selain mendorong hilirisasi hijau, pemerintah berupaya mempercepat transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Pemerintah turut mendorong pengembangan ekonomi sirkular, penguatan sektor pertanian, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.
Menurut Rachmat, berbagai transformasi tersebut diperlukan untuk mengubah keunggulan komparatif Indonesia yang selama ini berbasis pada modal alam menjadi keunggulan kompetitif.
Transformasi tersebut diharapkan membuat sumber daya alam Indonesia tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
