Pantau - Pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan nelayan migran sejak proses perekrutan hingga kepulangan dan reintegrasi sebagai upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja di sektor perikanan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran di Sektor Perikanan.
“Di tingkat nasional, Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan untuk penempatan dan pelindungan nelayan migran yang bekerja di kapal penangkap ikan, termasuk melalui penguatan standar kompetensi dan sertifikasi,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Perlindungan tersebut mencakup seluruh siklus migrasi, mulai dari perekrutan dan persiapan sebelum keberangkatan, masa bekerja di atas kapal, akses terhadap perlindungan dan upaya hukum, hingga kepulangan yang aman serta reintegrasi.
Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan.
Ratifikasi itu menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pekerjaan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kondisi kerja dan kehidupan yang adil bagi nelayan.
Pemerintah juga menempatkan pencegahan sebagai prioritas untuk menekan risiko sebelum nelayan meninggalkan negara asal.
Pedoman ASEAN diharapkan memperkuat praktik perekrutan yang adil dan bertanggung jawab, transparansi pengaturan ketenagakerjaan, verifikasi kontrak kerja, standar kompetensi dan sertifikasi, serta ketersediaan informasi sebelum keberangkatan.
Indonesia Perkuat Kerja Sama ASEAN
Penguatan perlindungan nelayan migran juga dilakukan melalui kerja sama lintas negara, termasuk peningkatan pertukaran informasi dan koordinasi praktis antarnegara ASEAN.
“Implementasi pelindungan nelayan memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, organisasi pekerja, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kerja sama praktis melalui pertukaran pandangan dengan Filipina mengenai tata kelola awak kapal penangkap ikan migran,” ujar Yassierli.
Indonesia selanjutnya akan memetakan mekanisme ASEAN dengan mengidentifikasi kesenjangan dan risiko yang berpotensi muncul serta menentukan bidang kerja sama yang dapat diperkuat di tingkat regional.
“Langkah tersebut diharapkan memastikan pekerjaan yang layak, pelindungan yang efektif, dan penghormatan terhadap martabat manusia tetap menjadi bagian utama dalam penempatan dan ketenagakerjaan nelayan migran,” kata Menaker.
- Penulis :
- Aditya Yohan
