Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan program peremajaan tanaman kakao untuk mendukung target produksi kakao nasional mencapai 634 ribu ton pada 2029 sekaligus memperkuat keberlanjutan komoditas tersebut di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan program peremajaan diperlukan karena banyak tanaman kakao di berbagai daerah telah berusia tua.
Pelaksanaan peremajaan juga membutuhkan ketersediaan benih kakao berkualitas agar produktivitas tanaman dapat ditingkatkan.
"Dalam jangka pendek, khusus untuk kakao, kami memiliki program peremajaan karena banyak tanaman kakao yang sudah tua di berbagai tempat. Kami juga membutuhkan benih yang baik," kata Nani dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis.
Hilirisasi dan Pertanian Berkelanjutan Jadi Strategi Pemerintah
Pemerintah menargetkan produksi kakao nasional mencapai 634.000 ton pada 2029 melalui penguatan produksi serta pengembangan industri hilir yang memberikan nilai tambah.
Kakao bersama kelapa sawit menjadi dua komoditas yang menjadi fokus pembahasan dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities.
Menurut Nani, kakao dan kelapa sawit juga termasuk dalam tujuh komoditas pertanian yang mendapatkan prioritas pemerintah dalam agenda hilirisasi.
Hilirisasi diarahkan untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri, membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi petani, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Pemerintah juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan, keterlacakan komoditas, serta konservasi sebagai bagian dari strategi pengembangan kakao.
Pengembangan kakao dan kelapa sawit menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga perkembangan standar keberlanjutan global.
Pemerintah bersama mitra pembangunan menjalankan sejumlah program untuk menghadapi tantangan tersebut melalui pengelolaan lanskap terpadu, penguatan kelembagaan, peningkatan sistem keterlacakan, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta peningkatan kapasitas petani kecil.
Salah satu program yang dijalankan adalah Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR) Indonesia yang mencakup komoditas kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras.
Pemerintah juga menjalankan kolaborasi melalui Forests, Agriculture and Sustainable Trade (FAST) serta Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI).
Nani menekankan aspek sosial perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan komoditas secara berkelanjutan mengingat petani kecil memiliki peranan besar dalam produksi kakao dan kelapa sawit.
Ia berharap pertukaran pengalaman antara Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dalam forum tersebut dapat menghasilkan praktik terbaik untuk memperkuat keberlanjutan kedua komoditas.
"Kolaborasi itu adalah salah satu kunci keberhasilan," ujar Nani.
Produktivitas Ditingkatkan Tanpa Membuka Hutan Baru
Resident Representative UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pengembangan kakao dan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Langkah tersebut meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan pengolahan komoditas di dalam negeri, serta penguatan sistem keterlacakan untuk mendukung akses pasar.
"Indonesia telah mengambil langkah penting untuk menciptakan nilai tambah, memastikan komoditas ini lebih produktif tanpa membuka lebih banyak hutan, meningkatkan pengolahan di dalam negeri, serta memperkuat keterlacakan untuk akses pasar," kata Sara.
Menurut Sara, peningkatan produktivitas diarahkan agar komoditas mampu menghasilkan nilai lebih besar tanpa harus membuka lebih banyak kawasan hutan.
Pengembangan kakao dan kelapa sawit juga berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap hutan, lahan gambut, dan daerah aliran sungai yang memiliki peranan penting bagi keberlanjutan rantai nilai komoditas.
BPDP Targetkan Peremajaan Kakao 5.000 Hektare pada 2026
Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menargetkan program peremajaan perkebunan kakao seluas 5.000 hektare secara nasional pada 2026.
Pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan benih serta regulasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
Pemerintah juga menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional pada 2026 sebagai bagian dari pengembangan komoditas perkebunan strategis.
Penyediaan bibit tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan benih berbagai komoditas perkebunan strategis, termasuk kakao.
Pemerintah turut memperketat evaluasi terhadap penyedia benih guna memastikan kualitas dan jumlah benih memenuhi kebutuhan.
Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan distribusi benih kepada petani berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Shila Glorya
