Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat tata kelola, pengendalian internal, dan mitigasi risiko untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sekaligus mencegah penyimpangan dalam setiap tahapan pekerjaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja agar setiap keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi sebenarnya.
"Saya ingin Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bekerja dengan aman. Kita bangun kultur ‘bicara yang benar, bukan yang enak didengar’ untuk Kementerian PKP," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Kementerian PKP juga berupaya memastikan kebijakan dan program dikonsultasikan serta diselaraskan dengan lembaga terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program memiliki landasan tata kelola yang jelas serta memberikan keamanan dan kepastian bagi jajaran yang menjalankannya.
Maruarar meminta para pemimpin di lingkungan Kementerian PKP berani mengambil keputusan sekaligus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan dengan tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
"Saya mau menjaga kalian semua agar aman, tapi kalau ada yang melanggar hukum saya tetap menegakkan hukum dengan benar. Saya Menteri Perumahan, saya bangga sama kalian karena kalian melakukannya bukan untuk uang, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.
Ia juga meminta seluruh jajaran menjadikan integritas, kepercayaan, dan kebermanfaatan sebagai nilai utama dalam menjalankan program perumahan.
Setiap program perumahan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang membutuhkan hunian layak.
"Pegawai Kementerian PKP bekerja dengan hati dan profesional, saling mendoakan dan mengingatkan dalam bekerja untuk masyarakat kecil. Saya percaya Tuhan akan membalas semua kebaikan kalian," ujarnya.
Maruarar juga mendorong jajaran BP3KP mencapai target dengan tetap menjaga pelaksanaan program agar bersih dan bebas dari korupsi.
"Kerja yang baik harus dihargai. Bagi yang berprestasi, targetnya tercapai, dan tidak ada korupsi dalam pelaksanaan pekerjaannya, tentu kita berikan penghargaan," katanya.
Kementerian PKP meminta Kepala Balai dan Kepala Satuan Kerja menjadi pengendali utama di wilayah masing-masing dengan memahami perkembangan pekerjaan, potensi kendala, dan risiko yang dapat menghambat pencapaian target.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menegaskan keterbukaan data dan informasi diperlukan agar seluruh tahapan program dapat dipantau dan permasalahan bisa segera ditindaklanjuti.
"Kepala Balai dan Kasatker harus menjadi pengendali utama dan mengetahui secara langsung kendala-kendala yang terjadi. Tidak boleh ada manipulasi data. Setiap tahapan pekerjaan harus memiliki sistem dan timeline yang jelas sehingga tahapan yang belum dilaksanakan dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti," ujar Heri.
Penguatan tata kelola tersebut diarahkan untuk memastikan percepatan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan sistem pengawasan yang jelas, pencapaian target yang terukur, serta pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
