Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat meski konsumsi komoditas bersubsidi tersebut diproyeksikan melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Proyeksi Kementerian ESDM menunjukkan penyaluran LPG 3 kg hingga akhir 2026 berpotensi mencapai 8,677 juta ton atau 108,46 persen dari kuota sebesar 8 juta ton.
ESDM Pastikan Kebutuhan Masyarakat Tetap Tersedia
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat mengalami kelangkaan maupun kesulitan memperoleh LPG 3 kg.
"Negara hadir untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap tersedia," ujar Anggia di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pemerintah akan mencermati kebutuhan dan penyaluran LPG 3 kg sebelum menentukan langkah yang diperlukan untuk menjaga ketersediaannya.
Apabila diperlukan penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, pemerintah akan melakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg," kata Anggia.
Anggia menegaskan persoalan LPG bersubsidi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kuota setiap kali konsumsi mengalami peningkatan.
"Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya," ujar Anggia.
Konsumsi LPG 3 Kg Diproyeksikan Tembus 8,677 Juta Ton
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya memaparkan realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga Juli 2026 mencapai 5,05 juta ton dari kuota APBN 2026 sebesar 8 juta ton.
Data tersebut disampaikan Laode dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/8/2026).
Kementerian ESDM memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg hingga akhir tahun mencapai 8,677 juta ton atau 108,46 persen dari kuota yang tersedia.
Konsumsi LPG 3 kg juga diproyeksikan kembali meningkat pada 2027 seiring tren penggunaan yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
Rancangan APBN 2027 menetapkan kuota LPG 3 kg sebesar 8,9 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan kuota 8 juta ton dalam APBN 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
