
Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, termasuk Rp622 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan tambahan anggaran tersebut turut mengakomodasi kebutuhan pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatera.
"Saya ingin sampaikan Rp1,5 triliun itu di dalamnya ada tambahan anggaran untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ungkap Maman.
Maman menjelaskan usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM mencakup sekitar Rp622 miliar untuk pemulihan ekonomi di Sumatera dan sekitar Rp900 miliar untuk program kementerian.
Pemulihan Ekonomi Sumatera Disiapkan hingga 2028
Usulan anggaran Rp622 miliar merupakan bagian dari rencana jangka panjang Kementerian UMKM untuk menangani dampak ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian UMKM telah menyusun rencana pemulihan tersebut untuk dilaksanakan secara bertahap pada 2026, 2027, dan 2028.
"Yang Rp622 miliar itu untuk pemulihan ekonomi bencana Sumatera. Yang sudah kita siapkan perencanaannya dari tahun 2026, 2027, dan 2028," kata Maman.
Kementerian UMKM juga telah menggelar rapat dengan sejumlah kepala daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro di wilayah terdampak.
Pemerintah berencana mempercepat pelaksanaan program tersebut selama tiga bulan pada 2026 sebelum dilanjutkan pada 2027.
"Dan Alhamdulillah lancar, dan akan kita percepat untuk tahun 2026 ini di tiga bulan ini, dan dilanjutkan nanti di tahun 2027. Maka dari itu anggaran Rp622 miliar ini nanti diperuntukkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi di Sumatera," ujar Maman.
Anggaran Sejumlah Kedeputian Diusulkan Naik
Dalam rincian usulan anggaran 2027, Kedeputian Usaha Mikro yang awalnya memiliki pagu Rp29 miliar diusulkan memperoleh anggaran kurang lebih Rp223 miliar.
Selain itu, terdapat tambahan sekitar Rp600 miliar yang dialokasikan untuk pemulihan akibat bencana.
Dengan perhitungan tersebut, total usulan untuk Kedeputian Usaha Mikro disebut mencapai Rp829 miliar, sedangkan total pagu usulannya mencapai Rp859 miliar.
Kedeputian Usaha Kecil yang sebelumnya memiliki anggaran Rp29 miliar mendapatkan usulan tambahan sekitar Rp144 miliar.
Kedeputian Usaha Menengah yang sebelumnya memiliki anggaran Rp20 miliar diusulkan memperoleh anggaran Rp114 miliar.
Kedeputian Bidang Kewirausahaan yang awalnya memiliki anggaran Rp47 miliar diusulkan meningkat menjadi Rp192 miliar.
Sementara itu, anggaran Kesekretariatan Kementerian yang sebelumnya Rp288 miliar diusulkan meningkat menjadi Rp474 miliar.
Anggaran LLP Kementerian UMKM tetap sebesar Rp44 miliar dan tidak mendapatkan tambahan.
Total Anggaran Kementerian UMKM Menjadi Rp1,98 Triliun
Kementerian UMKM turut mengusulkan dana dekonsentrasi yang sebelumnya tidak mendapatkan alokasi anggaran atau sebesar Rp0.
Untuk pos tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran kurang lebih Rp151 miliar.
"Yang terakhir adalah dana dekonsentrasi yang awalnya 0, kita minta usulan penambahan kurang lebih sekitar Rp151 miliar. Jadi totalnya adalah yang kita ajukan penambahan Rp1,5 triliun dan total akhir menjadi Rp1,98 triliun setelah dijumlahkan dengan yang sudah diutuskan di pagu anggaran kita," kata Maman.
Dengan tambahan Rp1,5 triliun tersebut dan pagu anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan, total akhir anggaran Kementerian UMKM disebut mencapai Rp1,98 triliun.
- Penulis :
- Leon Weldrick




