Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite kepada masyarakat kelompok desil 9 dan 10 masih dikaji sambil menunggu kepastian validitas data penerima.
Pemerintah ingin memastikan subsidi BBM benar-benar disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak sehingga ketepatan data pembagian desil menjadi salah satu faktor utama sebelum kebijakan diterapkan.
"Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid," kata Bahlil.
Validitas Data Jadi Pertimbangan Pemerintah
Pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan data pembagian desil masyarakat sebelum menerapkan pembatasan pembelian pertalite.
Validitas data dinilai penting karena skema yang tengah dibahas antara lain tidak memperbolehkan masyarakat kelompok desil 9 dan 10 membeli pertalite dan mengharuskan mereka beralih ke BBM nonsubsidi.
Bahlil berharap ketepatan data pembagian desil dapat mendukung tujuan pemerintah dalam menyalurkan pertalite secara tepat sasaran.
"Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami," ungkap Bahlil.
Kebijakan pengendalian subsidi BBM tersebut hingga kini masih berada dalam tahap pembahasan dan pemerintah berharap penerapannya dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah seluruh sistem pendukung dinyatakan siap.
Subsidi Energi APBN 2026 Capai Rp210,1 Triliun
Dalam APBN 2026, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari keseluruhan anggaran subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.
Apabila subsidi energi digabungkan dengan kompensasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp381,3 triliun untuk ketahanan energi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat kelompok desil 10 berpotensi menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.
Menurut Purbaya, pembatasan tersebut diarahkan untuk membuat penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran dan pengendaliannya, khususnya untuk pertalite, akan dilakukan secara bertahap.
Purbaya juga menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah mumpuni untuk mendukung penerapan pembatasan subsidi BBM tersebut.
- Penulis :
- Leon Weldrick
