Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pengentasan kemiskinan melalui pembangunan ekosistem yang menghubungkan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peluang usaha.
Muhaimin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Solo, Jawa Tengah.
"Bansos hanya bantalan sementara, jaminan sosial menjadi jaring pengaman saja. Yang menjadi pokok adalah kemandirian masyarakat," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Pemerintah Dorong Pergeseran dari Bansos ke Pemberdayaan
Muhaimin mengatakan pemerintah perlu terus menyosialisasikan pergeseran paradigma kebijakan yang sebelumnya berorientasi pada perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, lembaga filantropi, serta pemangku kepentingan lainnya.
"Langkah berikutnya adalah memperkuat ekosistem. Ini yang penting. Ekosistem ini kita ciptakan antara berbagai sektor sehingga terintegrasi, dunia industri, stakeholders, termasuk filantropi dan perguruan tinggi," katanya.
Industri hingga Perguruan Tinggi Dilibatkan
Muhaimin menilai dunia industri memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.
Perguruan tinggi juga dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan berbagai intervensi pemberdayaan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, lembaga filantropi dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi disebut menjadi salah satu kekuatan untuk memperluas kolaborasi dalam program penanggulangan kemiskinan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
