Pantau - Bupati Muna Barat La Ode Darwin menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar sesuai regulasi, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama petani serta nelayan.
Darwin menyampaikan komitmen tersebut saat mendampingi Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPBU di Kambara, Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9/2026).
"Ini menjadi tugas kami dari pemerintah daerah akan memaksimalkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan sehingga itu tidak merugikan keuangan negara," kata Darwin.
Pemda Evaluasi Distribusi BBM Subsidi
Darwin mengatakan masyarakat harus mematuhi regulasi dalam pembelian BBM subsidi, termasuk membawa barcode dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan diterima masyarakat yang berhak.
"Karena Pertalite ini dan beberapa (BBM) lainnya yang disubsidi oleh negara itu menggunakan uang masyarakat sendiri sebenarnya," ujarnya.
Darwin mengapresiasi respons Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina terhadap keluhan masyarakat terkait antrean serta pelayanan BBM subsidi di Muna Barat.
Pemerintah daerah selanjutnya akan memetakan kebutuhan BBM subsidi, termasuk mengkaji kemungkinan penambahan SPBU maupun subpenyalur untuk memperbaiki akses masyarakat.
Petani dan Nelayan Jadi Perhatian
Darwin menyebut kebutuhan BBM subsidi di Muna Barat masih mengalami kekurangan berdasarkan pemantauan pemerintah daerah dan laporan masyarakat.
"Yang menjadi catatan itu adalah petani dan nelayan. Karena selama ini yang saya dapatkan, keluhan itu (datang dari) petani dan nelayan, yang kami anggap itu masih sangat kurang (suplai solar subsidi)," katanya.
Menurut Darwin, nelayan di wilayah kepulauan turut menghadapi perbedaan harga BBM karena jarak distribusi dari titik penyaluran resmi menuju lokasi aktivitas mereka.
Pemerintah daerah akan mengkaji pembentukan subpenyalur sesuai arahan BPH Migas untuk memperluas akses BBM bagi masyarakat kepulauan.
"Tapi kami sudah disarankan oleh Pak Kepala BPH Migas untuk membentuk sub-penyalur. Ya itu nanti akan kami rapatkan dan kami akan putuskan," kata Darwin.
Dalam inspeksi tersebut, BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga memantau proses pengisian BBM subsidi, antrean kendaraan, serta berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kendala distribusi di lapangan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
