Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) dapat menekan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dari sebelumnya 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen.
Temuan tersebut salah satunya diperoleh dari proyek percontohan penerapan GovTech di Banyuwangi yang mengungkap berbagai persoalan dalam sistem pemerintahan dan kemudian menjadi dasar perbaikan.
“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi dalam rangka government technology itu telah menemukan berbagai banyak masalah di pemerintahan ini yang kami perbaiki. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dan sekarang dengan perbaikan ini, kami melihat less than 10 persen,” kata Luhut dalam Reuni Akbar Institut Teknologi Del (IT Del) di Jakarta, Sabtu.
Integrasi Data GovTech Capai Hampir 80 Persen
Luhut menjelaskan pemerintah terus mengintegrasikan data yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga agar dapat saling terhubung.
Data pemerintah yang telah terintegrasi tersebut juga mulai dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Luhut, pembangunan GovTech saat ini telah mencapai hampir 80 persen dan pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.
Ia juga menargetkan seluruh data pemerintah sudah berbasis ID pada akhir 2026 sehingga Indonesia memiliki digital single ID yang dinilai dapat memberikan dampak besar bagi negara.
Penerapan GovTech secara menyeluruh tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, tetapi juga meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Integrasi dan digitalisasi data pemerintah juga diharapkan mampu menutup berbagai celah kebocoran sekaligus membentuk ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Luhut Perkirakan GovTech Hemat Lebih dari Rp1.200 Triliun
Luhut memperkirakan penerapan GovTech dapat menghasilkan penghematan lebih dari Rp1.200 triliun melalui peningkatan efisiensi serta penutupan berbagai kebocoran dalam pengelolaan pemerintahan.
“Kami menghitung dengan government technology tadi, kita akan bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, akan menutup kebocoran di sana-sini dan kita membuat satu ekosistem di mana orang dipaksa transparan, dipaksa untuk lebih efisien, dan dipaksa untuk tidak korupsi,” katanya.
Menurut Luhut, transformasi digital pemerintahan tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi dan transparansi, tetapi juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Pemerintah akan terus mengembangkan GovTech secara bertahap hingga integrasi data dapat diterapkan secara lebih menyeluruh di lingkungan pemerintahan.
Luhut mengatakan Presiden telah memberikan instruksi agar proses integrasi tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
