Pantau - Pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.
Kepemilikan rekening secara luas diharapkan dapat memperkuat tingkat inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Rekening Berbasis NIK Disiapkan lewat Aplikasi Digital
Pemerintah merencanakan proses penyediaan rekening menggunakan aplikasi digital yang akan dipersiapkan BRI dan BSI dengan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai basis pembuatan rekening.
"Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan)," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan Presiden sebelumnya memberikan arahan agar setiap warga negara mempunyai rekening koran yang disediakan melalui Himbara, terutama BRI dan BSI.
"Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI," ungkapnya.
Salah satu pendekatan yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah menyinkronkan mekanisme tersebut dengan data kependudukan dan pencatatan sipil milik Kementerian Dalam Negeri.
Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan digunakan untuk mendukung penyediaan rekening bagi masyarakat.
Pemerintah mengharapkan warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun nantinya dapat memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekaligus nomor rekening.
"Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening," kata Airlangga.
Rekening Akan Terhubung dengan Sistem Pembayaran dan QRIS
Untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening, data Dukcapil juga direncanakan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama sistem pembayaran dan gerbang pembayaran.
QRIS akan menjadi bagian dari integrasi sistem pembayaran sehingga rekening masyarakat tidak hanya berfungsi untuk menyimpan dana, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai transaksi.
"Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau sistem pembayaran dan ini berkolaborasi juga dengan gerbang pembayaran yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS," ujar Airlangga.
Presiden Prabowo juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif mempersiapkan berbagai aspek teknis pelaksanaan program tersebut.
Persiapan teknis akan melibatkan sejumlah institusi, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rekening Disiapkan untuk Mendukung Penyaluran Bansos
Selain meningkatkan inklusi keuangan nasional, rekening tersebut direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk sebagai sarana penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat.
"Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos," kata Airlangga.
Rencana perluasan kepemilikan rekening sebelumnya dibahas Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September, yang turut membahas tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan survei atau sensus OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
"Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen," kata Airlangga.
Melalui penyediaan rekening berbasis NIK, integrasi data Dukcapil, serta keterhubungan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia dan QRIS, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
