Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Purbaya menyampaikan perkembangan penerimaan pajak tersebut dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan di Jakarta pada Kamis.
Menurut Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak itu berhasil dicapai tanpa pemerintah menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru.
“Kita mencapai (performa tersebut) tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru,” kata Purbaya.
Pemerintah Perkuat Administrasi dan Pengawasan Pajak
Purbaya menjelaskan strategi pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara saat ini lebih difokuskan pada perbaikan administrasi perpajakan.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan dan tata kelola serta berupaya menutup berbagai kebocoran dalam sistem perpajakan.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,62 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2026 tercatat Rp235,6 triliun atau setara dengan 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya menilai posisi defisit APBN tersebut masih berada pada level yang terjaga.
Kementerian Keuangan telah menyiapkan desain pelaksanaan anggaran untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali hingga akhir 2026.
Berdasarkan kinerja APBN hingga Juli, Purbaya memperkirakan defisit pada akhir 2026 akan berada pada level 2,85 persen terhadap PDB.
Menurut Purbaya, proyeksi tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang lebih aktif dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian.
“Angka ini menunjukkan bahwa kita berusaha membuat fiskal lebih aktif tanpa meninggalkan kehati-hatian,” kata Purbaya.
APBN Semester I Catat Defisit Rp196,5 Triliun
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum mempublikasikan secara terperinci realisasi APBN untuk periode Juli dan Agustus 2026.
Paparan terperinci terakhir mengenai kinerja APBN masih berupa realisasi semester I atau hingga Juni 2026.
Hingga Juni 2026, APBN mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara dengan 0,76 persen terhadap PDB.
Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan tercatat Rp1.187,8 triliun.
Penerimaan perpajakan antara lain ditopang penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun yang tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juni 2026 terealisasi Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan hibah tercatat sebesar Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.298,6 Triliun
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Belanja pemerintah pusat menjadi komponen yang mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan.
Secara lebih terperinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 terealisasi Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
Dengan keseluruhan capaian APBN hingga Juni 2026 tersebut, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
