Pantau - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai Menteri Keuangan Suahasil Nazara memiliki pekerjaan rumah untuk membuat arah kebijakan fiskal pemerintah lebih mudah dibaca dan diprediksi oleh pelaku pasar.
Menurut Fakhrul, Suahasil perlu membangun keterprediksian serta urutan kebijakan yang jelas agar pasar memahami arah kebijakan pemerintah, pihak yang menjalankan, waktu pelaksanaan, hingga dampaknya.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Fakhrul mencatat sedikitnya lima pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian Menteri Keuangan dalam mengelola kebijakan ekonomi dan fiskal.
Instrumen dan Target Kebijakan Harus Jelas
Pekerjaan pertama adalah memastikan setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsi masing-masing secara optimal dengan urutan kebijakan yang tepat.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.
Salah satu contohnya adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).
Pekerjaan kedua adalah memastikan setiap kebijakan mempunyai target yang jelas dengan membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya menjelaskan.
Pekerjaan ketiga adalah memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pemerintah lainnya.
Kualitas APBN Tak Hanya Diukur dari Defisit
Fakhrul menyebut pekerjaan keempat adalah menjaga keseimbangan anggaran dengan melihat aspek yang lebih luas daripada sekadar besaran defisit.
Menurut dia, disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit tetap perlu dijaga, tetapi kualitas APBN juga harus dinilai berdasarkan penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, dan kewajiban pemerintah.
“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.
Pekerjaan kelima adalah menjalankan strategi perpajakan bersamaan dengan upaya memperluas formalisasi kegiatan ekonomi.
“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.
Menurut Fakhrul, strategi penerimaan perlu disertai digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, perluasan akses keuangan, serta insentif agar rumah tangga dan pelaku usaha masuk dan bertahan dalam sistem formal.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada intensifikasi basis pajak yang sudah tersedia, tetapi juga berasal dari bertambahnya pelaku ekonomi formal.
Konsolidasi Fiskal Terlalu Cepat Perlu Dihindari
Fakhrul menilai tantangan Menteri Keuangan bukan sekadar membawa kebijakan fiskal menjadi lebih konservatif ataupun semakin ekspansif, melainkan menjaga kemampuan fiskal pemerintah ketika dibutuhkan.
“Kita menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kita menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan. Karena itu, konsolidasi fiskal yang terlalu cepat juga perlu dihindari apabila permintaan domestik dan neraca sektor swasta masih membutuhkan dukungan," ujar dia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
