Pantau - Sejumlah organisasi pemuda menyatakan dukungan terhadap langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani dugaan kecurangan beras fortifikasi setelah pemerintah menemukan 25 merek yang diduga tidak sesuai standar dan kandungan pada label.
Ketua Umum Rembuk Pemuda Aidil Pananrang mengatakan penindakan diperlukan untuk memastikan konsumen terlindungi dan penyaluran beras fortifikasi tepat sasaran.
"Tentu, kami sangat mendukung seluruh upaya untuk menindak dan memberantas praktik penipuan beras fortifikasi ini karena sangat merugikan konsumen dan masyarakat luas," kata Aidil saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar dan kandungan sebagaimana tercantum pada label.
Menurut keterangan yang disampaikan pemerintah, dugaan tersebut disebut menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun.
Pemuda Soroti Beras Fortifikasi untuk Kelompok Rentan
Aidil mengatakan persoalan beras fortifikasi perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Menurutnya, beras fortifikasi semestinya diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang membutuhkan tambahan asupan gizi.
"Namun, jika terjadi praktik manipulasi dan mark-up harga hingga mencapai sekitar Rp50 ribuan per kilogram, tentu hal ini menjadi keresahan bersama," ujar dia.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ahmad Jundi Khalifatullah turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan persoalan beras fortifikasi.
"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja cepat, kerja keras, dan kerja tegas dari Bapak Menteri Pertanian, Amran Sulaiman," ujar dia.
KAMMI juga mendorong Satgas Pangan melakukan proses penegakan hukum secara tegas apabila pemeriksaan dan penyidikan membuktikan adanya tindak pidana.
Perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Andri Saputra menyatakan pihaknya siap ikut mengawal kepentingan masyarakat dalam persoalan pangan.
"Pada prinsipnya, sebagaimana hasil konferensi pers yang disampaikan Mentan sekaligus Kepala Bapanas, kami, khususnya IPNU, siap menjadi garda terdepan dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya dalam persoalan pangan," katanya.
Andri juga mengajak masyarakat dan pemuda terlibat dalam pengawasan terhadap praktik yang diduga merugikan konsumen.
"Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda harus hadir dan bersama-sama mengambil peran dalam mengawasi serta memberantas praktik-praktik tersebut," katanya menegaskan.
Pemerintah Minta Produk Ditarik dan Kasus Diproses
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 25 merek dagang beras fortifikasi yang diduga melanggar ketentuan.
Temuan tersebut telah diserahkan kepada Satgas Pangan Polri untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.
Pemerintah juga meminta produk terkait ditarik dari peredaran serta izinnya dicabut.
"Yang pertama kami sudah minta tarik dari peredaran, yang kedua cabut izinnya, dan yang ketiga diproses," kata Amran di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
- Penulis :
- Aditya Yohan
