Pantau - Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyebut sedikitnya empat pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, mulai dari kredibilitas RAPBN hingga tata kelola hubungan antarlembaga negara.
Herry mengatakan empat persoalan tersebut meliputi target penerimaan negara, hubungan pemerintah dengan dunia usaha, kondisi internal Kementerian Keuangan, serta tata kelola dan etika hubungan antarlembaga.
Persoalan pertama, menurut Herry, adalah memastikan target penerimaan negara tidak berubah menjadi tekanan terhadap perekonomian.
"Target penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi," ujar Herry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Target Penerimaan Perpajakan Jadi Sorotan
Herry menyoroti target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp2.908 triliun atau meningkat 10,51 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp2.631 triliun.
Menurut dia, kenaikan target penerimaan tersebut perlu dilihat bersamaan dengan kebijakan fiskal lainnya, terutama terkait subsidi energi.
"Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai ekspansi ekonomi, tetapi di sisi lain target penerimaan pajak naik 10,51 persen. Ditambah lagi ada pemangkasan subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Ini harus dihitung dampaknya terhadap konsumsi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat," katanya.
Herry menilai pemerintah perlu memastikan RAPBN tidak hanya terlihat sehat dari sisi penerimaan, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Jangan sampai target penerimaan yang tinggi justru dibayar dengan kontraksi ekonomi. Penerimaan negara memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan dan daya beli masyarakat juga harus dijaga," ujar dia.
Pekerjaan rumah kedua yang disoroti Herry adalah hubungan pemerintah dengan dunia usaha.
"Dunia usaha itu bukan lawan pemerintah. Mereka adalah mitra pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak perlu mengumbar ancaman pemeriksaan atau persoalan pajak untuk kasus yang bahkan belum jelas statusnya," katanya.
Herry menyinggung isu perpajakan terkait 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit, sembari menyatakan pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Stabilitas Internal Kemenkeu hingga Hubungan Antarlembaga
Persoalan ketiga yang disoroti Herry berkaitan dengan kondisi internal Kementerian Keuangan setelah sejumlah pergantian pejabat.
Menurut dia, pergantian personel tidak otomatis menyelesaikan persoalan organisasi sehingga akar masalah, koordinasi, dan sistem kerja juga perlu diperhatikan.
"Jangan sampai pergantian personel hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Yang harus dibenahi adalah sistem kerja, koordinasi, dan stabilitas organisasi. Kementerian Keuangan harus kembali menjadi institusi teknokratis yang bekerja dengan sistem, bukan bergantung pada figur," ujar dia.
Pekerjaan rumah keempat, menurut Herry, menyangkut tata kelola dan etika hubungan antarlembaga negara.
Ia menilai perbedaan atau konflik ant pejabat negara semestinya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan.
"Konflik dengan sesama pejabat negara jangan diselesaikan melalui tekanan di ruang publik. Kasus permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara menjadi contoh," katanya.
Menurut Herry, kebutuhan penerimaan tambahan pemerintah dapat dipahami, tetapi permintaan kontribusi dari lembaga pengelola investasi negara perlu mempertimbangkan mekanisme, penggunaan dana, serta kepentingan pengelolaan aset jangka panjang.
"Suahasil juga perlu menjaga agar kebijakan fiskal tidak menekan aktivitas ekonomi, membangun kembali kepercayaan dunia usaha, memperbaiki stabilitas internal Kementerian Keuangan, serta memastikan hubungan antarlembaga berjalan berdasarkan mekanisme yang sehat," katanya menambahkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
