
Pantau - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau ICOMEX membutuhkan waktu untuk menjadi bursa yang kredibel, menjadi referensi global, dan relatif independen dari intervensi pemerintah.
"ICOMEX perlu waktu untuk menjadi bursa yang kredibel," kata Wijayanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut Wijayanto, pendirian ICOMEX terkesan terburu-buru karena idealnya pemerintah dapat memanfaatkan bursa komoditas yang sudah ada, yakni Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), sehingga tidak perlu membangun sistem dan organisasi baru.
Namun, ia menyebut ICOMEX harus memenuhi sejumlah persyaratan apabila ingin berkembang menjadi bursa yang kredibel dan menjadi referensi global.
ICOMEX Dinilai Perlu Transparansi dan Likuiditas Tinggi
Wijayanto mengatakan ICOMEX perlu relatif independen dari intervensi pemerintah agar pelaku pasar merasa nyaman, sekaligus didukung regulasi dan tata kelola pasar yang kuat.
Data perdagangan juga harus tersedia secara real time dan transparan serta terkoneksi dengan pasar global.
"tidak hanya itu terkoneksi dengan pasar global, likuiditas tinggi dimana banyak “penjual", “produk” dan “pembeli”, dan juga sistem settlement dan delivery fisik yang handal," ujarnya.
Wijayanto memperkirakan ICOMEX masih membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima tahun setelah berbagai persyaratan tersebut terpenuhi.
Menurut dia, proses tersebut dapat dipercepat dengan mewajibkan seluruh eksportir menggunakan ICOMEX untuk kontrak ekspornya.
"Hal ini untuk meminimalisir risiko, dan sebaiknya dimulai dari 2-3 komoditas terlebih dahulu, baru diperluas jika pasar sudah beroperasi dengan stabil," katanya menambahkan.
Timah Jadi Produk Pertama, Perdagangan Ditargetkan Mulai Januari 2027
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan timah akan menjadi produk pertama yang diperdagangkan dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis melalui ICOMEX karena dinilai lebih siap.
Perdagangan melalui ICOMEX ditargetkan mulai beroperasi pada 4 Januari 2027.
Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK Sarjito dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, menjelaskan timah dipilih karena telah lama diperdagangkan di Jakarta Futures Exchange (JFX), meskipun partisipasinya masih terbatas.
Keterlibatan pemerintah melalui MIND ID serta dorongan untuk meningkatkan perdagangan timah melalui bursa diharapkan membuat perdagangan komoditas tersebut lebih transparan.
“Tentu ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sehingga mendorong transparansi untuk perdagangan, baik transparansi di bursa pada awal-awal maupun B2B yang nanti reporting system-nya,” kata Sarjito.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




