Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, telah terurai dan pasokan kini kembali terjaga.
Bahlil mengatakan penyelesaian persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Secara nasional, Bahlil memastikan stok BBM masih berada dalam kondisi aman dengan standar minimum ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan nasional sekitar 18–20 hari.
Peralihan Konsumsi Picu Antrean BBM
Menurut Bahlil, salah satu faktor yang memicu antrean BBM di Makassar adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi.
Peralihan tersebut terjadi seiring harga minyak dunia yang telah menembus lebih dari 100 dolar AS per barel dan berdampak terhadap harga BBM nasional.
"Kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, 100 dolar (AS) lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak kita naikkan," terangnya.
Di tengah kenaikan harga minyak dunia tersebut, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sehingga sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Selain pergeseran pola konsumsi, Bahlil menyebut terdapat temuan kepolisian mengenai dugaan praktik pengambilan BBM subsidi secara berlebihan yang turut membuat antrean semakin panjang di sejumlah titik.
Ia mengatakan terdapat kendaraan yang telah dimodifikasi atau memiliki tangki berkapasitas sangat besar untuk menampung BBM hingga 700 liter sampai 1 ton.
Prabowo Minta Penertiban Segera Dilakukan
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera ditertibkan.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait pelaksanaan kebijakan BBM di lapangan.
"Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan implementasi kebijakan BBM di lapangan dijalankan oleh Pertamina.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang mampu secara ekonomi agar tidak menggunakan BBM subsidi karena bahan bakar tersebut diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima subsidi.
"Saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," pungkas Bahlil.
- Penulis :
- Shila Glorya
