Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan kedelai nasional masih mencukupi hingga akhir 2026 dengan proyeksi stok sekitar 290,9 ribu ton, meski struktur pasokan Indonesia masih sangat bergantung pada impor.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan masyarakat serta perajin tahu dan tempe tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan kedelai nasional.
"Kami sampaikan kepada masyarakat, pasokan kedelai nasional saat ini tersedia dan secara neraca masih mencukupi," ungkap Hermawan.
Berdasarkan Neraca Pangan Nasional Bapanas per 3 September 2026, total ketersediaan kedelai sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 3,046 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan kedelai nasional sepanjang 2026 diproyeksikan sekitar 2,755 juta ton.
Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut membuat stok kedelai nasional hingga akhir 2026 diproyeksikan masih sekitar 290,9 ribu ton.
Kebutuhan kedelai nasional saat ini tercatat sekitar 229,6 ribu ton setiap bulan atau sekitar 7.547 ton per hari.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Meski neraca kedelai masih mencukupi, Bapanas mengakui pasokan komoditas tersebut masih sangat bergantung pada impor.
"Namun kami juga harus terbuka bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor," ungkap Hermawan.
Produksi kedelai dalam negeri sepanjang 2026 diperkirakan hanya sekitar 131,5 ribu ton.
Di sisi lain, realisasi impor kedelai selama Januari-Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1,920 juta ton.
Selain impor yang telah terealisasi, terdapat rencana impor sekitar 750,4 ribu ton untuk periode September-Desember 2026.
Pemerintah menilai ketergantungan terhadap impor tersebut perlu dikurangi secara bertahap melalui peningkatan produksi kedelai dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah.
"Inilah yang harus kita perbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah," kata Hermawan.
Harga Kedelai dan Rantai Distribusi Diawasi
Terkait masukan perajin bahwa harga kedelai kerap dipengaruhi importir, Bapanas menyatakan pemerintah tidak ingin langsung menyimpulkan adanya permainan harga sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data dan rantai distribusi.
Setiap keluhan dari perajin akan ditindaklanjuti dengan memeriksa perkembangan harga mulai dari tingkat importir, distributor, hingga perajin tahu dan tempe.
Pemeriksaan juga akan mencakup biaya logistik serta disparitas harga kedelai antarwilayah.
"Pemerintah telah menetapkan HAP (harga acuan pembelian) kedelai impor di tingkat perajin tahu-tempe maksimal Rp12.000 per kilogram," ungkap Hermawan.
Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) per 10 September 2026, harga kedelai di sejumlah wilayah Jawa masih berada pada kisaran Rp11.200-Rp11.850 per kilogram.
Meski masih berada di bawah HAP maksimal Rp12.000 per kilogram, pemerintah mencatat adanya disparitas harga dan harga yang lebih tinggi di sejumlah wilayah luar Jawa.
Pengawasan akan difokuskan pada daerah yang mengalami harga kedelai tinggi sekaligus setiap mata rantai distribusinya.
"Karena itu, pengawasan akan kita fokuskan pada daerah yang mengalami harga tinggi dan pada setiap mata rantai distribusinya. Mengenai cadangan kedelai pemerintah, ini merupakan langkah yang sangat penting," kata Hermawan.
Bulog Disiapkan Perkuat Cadangan Kedelai Pemerintah
Pemerintah telah menetapkan penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) dengan target pengadaan minimal 70 ribu ton pada 2026.
Perum Bulog telah dipersiapkan untuk menjalankan penugasan pengadaan dan penguatan CKP tersebut.
Cadangan yang dikuasai pemerintah diharapkan menjadi instrumen intervensi apabila terjadi gangguan pasokan ataupun lonjakan harga yang dinilai tidak wajar.
Bapanas menegaskan proyeksi stok akhir kedelai nasional sebesar 290,9 ribu ton berbeda dengan CKP.
"Perlu kami tegaskan juga, proyeksi stok akhir nasional 290,9 ribu ton tidak sama dengan cadangan kedelai pemerintah. Stok nasional mencakup keseluruhan ketersediaan di masyarakat dan pelaku usaha, sementara CKP adalah stok yang dikuasai pemerintah sebagai instrumen stabilisasi," ungkap Hermawan.
Dengan demikian, stok nasional sebesar 290,9 ribu ton mencakup keseluruhan kedelai yang tersedia di masyarakat dan pelaku usaha, sedangkan CKP merupakan stok yang secara khusus dikuasai pemerintah sebagai instrumen stabilisasi.
Neraca Jagung Diproyeksikan Surplus
Selain kedelai, Bapanas menyatakan neraca pangan strategis secara umum tetap terjaga, termasuk untuk komoditas jagung.
Berdasarkan neraca pangan yang sama, total ketersediaan jagung sepanjang 2026 diproyeksikan sekitar 23,368 juta ton.
Kebutuhan jagung nasional pada tahun ini diproyeksikan sekitar 16,463 juta ton sehingga stok akhir diperkirakan mencapai sekitar 6,906 juta ton.
Produksi jagung dalam negeri sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 juta ton.
Dalam menangani persoalan kedelai, pemerintah menetapkan empat langkah utama berupa menjaga kesinambungan pasokan, memastikan harga di tingkat perajin tetap wajar, memperkuat CKP melalui Bulog, serta meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor secara bertahap.
"Pesan kami kepada masyarakat dan perajin tahu-tempe pasokan kedelai nasional masih mencukupi. Pemerintah akan terus menjaga ketersediaan, mengawasi harga dan distribusi, serta tidak akan membiarkan adanya praktik yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar," kata Hermawan.
Bapanas kembali memastikan kedelai tersedia dan secara neraca masih mencukupi, sementara tingginya ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan yang akan ditangani melalui penguatan cadangan, pengawasan rantai distribusi, dan peningkatan produksi dalam negeri.
"Kami ingin menegaskan pemerintah akan terus hadir menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, termasuk kedelai, agar kebutuhan masyarakat serta perajin tahu dan tempe tetap terpenuhi," ungkap Hermawan.
- Penulis :
- Shila Glorya
