Pantau - BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperluas cakupan dan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peran ulama, dai, dan daiyah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat ceramah keagamaan.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui kegiatan Tasbih JKN atau Transformasi, Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/9/2026).
"Bagi kami, mengajak kolaborasi MUI dan khususnya dai-daiyah agar bisa membantu mensyiarkan mengenai JKN, mengenai kepesertaan, mengenai hal-hal yang selama ini mungkin di masyarakat masih tidak klir (belum jelas)," ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto.
Akmal mengatakan para ulama, dai, dan daiyah dibekali pengetahuan mengenai JKN agar dapat menyampaikan pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan aktif kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan.
"Ini terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah terluar, juga daerah 3T, daerah-daerah yang pinggiran barangkali masih kurang memahami program JKN," ujarnya kepada wartawan.
Ceramah Keagamaan Jadi Sarana Edukasi JKN
BPJS Kesehatan berharap informasi mengenai JKN dapat disisipkan dalam ceramah keagamaan, termasuk ketika pelaksanaan Shalat Jumat.
"Kalau di Islam itu ada Shalat Jumat setiap pekan. Mungkin dengan di situ, kami bersama-sama membangun sinergi dengan MUI dan berbagai pihak agar ada pemahaman terkait kesehatan di sela ceramahnya," kata dia pula.
Akmal menyebut BPJS Kesehatan mengeluarkan sekitar Rp16 triliun setiap bulan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), sementara pemasukan iuran sekitar Rp14 triliun.
BPJS Kesehatan tercatat bekerja sama dengan kurang lebih 3.000 FKTL serta sekitar 20 ribu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan sekitar dua juta orang per hari.
Akmal mengatakan masyarakat terus didorong mendaftar, menjaga kepesertaan tetap aktif, dan rutin membayar iuran karena program JKN menggunakan prinsip gotong royong.
"JKN hadir untuk kebersamaan, untuk jaminan kesehatan. Kepesertaannya sekitar 98 persen penduduk Indonesia, namun kendalanya iuran. Banyak yang sakit baru mengurus, di situ masalahnya. Padahal, Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif memiliki banyak manfaaat dan kemudahan layanan," ujarnya pula.
MUI Libatkan 100 Ulama dan Dai di Sulsel
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengatakan kegiatan Tasbih JKN di Sulsel diikuti 100 perwakilan ulama, dai, daiyah, dan tokoh agama yang mendapatkan pembekalan serta training of trainer (ToT) mengenai BPJS Kesehatan dan hubungannya dengan keagamaan.
"Kita laksanakan ini di seluruh Indonesia, kita mengambil simpul-simpul di kabupaten kota. Ini ada 100 peserta, dengan kekuatan 100 bisa menyebarkan kepada seribu dan sampai sepuluh ribu, modelnya berantai. Ini Angkatan pertama di Sulsel," kata Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan ini.
Kolaborasi MUI dan BPJS Kesehatan tersebut juga mengangkat konsep Ta'awun atau tolong-menolong dan Takaful atau saling melindungi dalam menjelaskan prinsip gotong royong program JKN.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Evy Mustikawati Arifin menyatakan kepesertaan JKN aktif tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya sosial untuk saling membantu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
