Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menawarkan kerja sama penyediaan pasokan listrik sebesar 30 megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur untuk membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit daya listrik yang mencapai 80 hingga 100 MW.
Tawaran tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan, Kamis, sebagai langkah memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mengakhiri pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan seluruh wilayah Kalimantan Timur terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember 2026.
"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ungkap Rudy.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan energi menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Rudy juga menyayangkan Kalimantan Timur yang dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil dan penyumbang batu bara terbesar di Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan pasokan listrik.
PLN Akui Defisit Listrik Kaltim Capai 100 MW akibat Gangguan Pembangkit
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi, PLN mengakui sistem kelistrikan Kalimantan Timur mengalami defisit pasokan daya sekitar 80 hingga 100 MW.
Kekurangan pasokan tersebut disebabkan oleh pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sejumlah mesin pembangkit listrik berskala besar yang berlangsung secara bersamaan.
Sebagian pembangkit yang menjalani perbaikan merupakan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang selama ini berkontribusi terhadap pasokan listrik dalam sistem kelistrikan daerah.
Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), Muchamad Meiryandi, sebelumnya menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir terjadi akibat kendala teknis pada pembangkit.
Muchamad menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik tersebut bukan disebabkan oleh krisis atau kekurangan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit.
Untuk mempercepat pemulihan, PLN mengerahkan hingga 650 personel teknisi yang bekerja selama 24 jam dengan pembagian tiga sif guna menangani perbaikan dan pemeliharaan mesin pembangkit.
Pengerahan ratusan teknisi tersebut dilakukan agar unit pembangkit yang mengalami gangguan dapat segera kembali beroperasi dan memasok listrik kepada masyarakat.
Salah satu perkembangan pemulihan adalah kembali beroperasinya Unit 2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim Teluk yang telah menyalurkan daya listrik ke sistem interkoneksi.
Sementara itu, pekerjaan perbaikan Unit 1 PLTU Kaltim Teluk masih berlangsung dengan target penyelesaian pada akhir Oktober 2026.
Pengoperasian kembali unit-unit pembangkit tersebut diharapkan dapat mengurangi defisit daya sekaligus meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Kalimantan Timur.
PLN Siapkan Tambahan Listrik 278 MW hingga Desember 2026
Selain mempercepat perbaikan pembangkit yang mengalami kendala teknis, PLN menyiapkan langkah penguatan sistem kelistrikan melalui penambahan kapasitas pasokan listrik.
PLN merencanakan tambahan daya sebesar 278 MW melalui penggunaan pembangkit listrik sewa yang akan direalisasikan secara bertahap hingga Desember 2026.
Penambahan kapasitas tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan listrik.
Rencana penambahan daya dari pembangkit sewa juga diharapkan dapat mendukung pemulihan sistem kelistrikan yang selama ini mengalami gangguan akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan pembangkit.
Di sisi lain, tawaran pasokan sebesar 30 MW dari Pemprov Kaltim melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
Pemadaman Bergilir hingga Lima Jam Picu Keluhan dan Aksi Protes Warga
Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur sebelumnya dilaporkan berlangsung selama dua hingga lima jam dengan pola pemadaman berkala.
Gangguan tersebut memicu keluhan masyarakat, terutama di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena menghambat berbagai aktivitas sehari-hari.
Pemadaman tidak hanya mengganggu kebutuhan listrik rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan pasokan listrik secara berkelanjutan.
Kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian warga menggelar aksi protes sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemadaman listrik yang terjadi berulang kali.
Masyarakat turut mendesak PLN memberikan informasi yang lebih transparan mengenai jadwal pemadaman agar warga dapat mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas mereka.
Selain meminta keterbukaan informasi, sejumlah warga mempertanyakan mekanisme kompensasi atas kerusakan peralatan elektronik yang diduga terjadi akibat gangguan maupun pemadaman listrik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemprov Kaltim karena pasokan listrik yang tidak stabil berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Kaltim Targetkan Pemadaman Bergilir Berakhir Desember 2026
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mendorong keterlibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemasok listrik untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Menurut Seno, keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan listrik diarahkan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat Kalimantan Timur dapat terpenuhi hingga 100 persen.
Pemprov Kaltim bersama PLN dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong percepatan pemulihan pembangkit serta peningkatan kapasitas penyediaan listrik.
Kolaborasi penyediaan pasokan 30 MW melalui perusahaan daerah, perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan, serta rencana tambahan daya 278 MW dari pembangkit sewa menjadi bagian dari langkah penguatan sistem kelistrikan.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan persoalan pemadaman listrik bergilir dapat diatasi pada Desember 2026 sehingga masyarakat memperoleh pasokan listrik yang lebih stabil dan andal.
- Penulis :
- Shila Glorya
