Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta orang yang dilayani melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Suahasil menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026), sekaligus mengungkap sejumlah langkah pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
“Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup,” kata Suahasil.
Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG dapat berjalan lebih tertib, aman, dan tepat sasaran.
BGN Tutup 1.276 Dapur MBG yang Belum Memiliki Sertifikat Sanitasi
Suahasil menjelaskan bahwa BGN terus memperketat standar kebersihan dan sanitasi di seluruh SPPG yang bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah kewajiban bagi setiap SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan dalam menjalankan pelayanan makanan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, sebanyak 1.276 SPPG telah ditutup karena belum memiliki sertifikat tersebut.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BGN meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan kebersihan dalam penyelenggaraan program MBG.
Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG untuk memastikan pelayanan makanan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Selain aspek sanitasi, BGN melakukan penataan penerima manfaat agar penyaluran makanan dapat berlangsung lebih efektif dan menjangkau kelompok sasaran yang telah ditentukan.
Pemerintah Tambah 480 SPPG di Wilayah Terpencil dan 3T
Untuk memperluas jangkauan program, BGN menyiapkan penambahan 480 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penambahan tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri serta 269 SPPG yang berlokasi di wilayah terpencil.
Seluruh fasilitas pelayanan gizi tambahan itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Pengembangan jaringan SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap program MBG, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan pelayanan.
BGN juga melakukan penentuan dan penataan penerima manfaat agar distribusi makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Melalui penambahan fasilitas tersebut, pemerintah berupaya memperluas cakupan program sekaligus memperbaiki sistem distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Menkeu Pastikan Anggaran MBG Disesuaikan dengan Kebutuhan
Suahasil menegaskan Kementerian Keuangan akan terus mendukung langkah perbaikan yang dilakukan BGN dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kebutuhan anggaran akan mengikuti perkembangan pelaksanaan program setelah berbagai pembenahan tata kelola dan distribusi dilakukan.
“Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan,” ujar Menkeu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan riil program dalam menentukan dukungan anggaran berikutnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG sebelumnya tercatat sebesar Rp134,2 triliun hingga Agustus 2026.
Dengan capaian Rp153,2 triliun pada akhir September, realisasi anggaran program tersebut bertambah Rp19 triliun dalam satu bulan.
Hingga akhir September 2026, program MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat, sementara pemerintah masih melanjutkan pembenahan standar sanitasi, penataan distribusi, dan penambahan fasilitas pelayanan di wilayah terpencil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
