Pantau - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat upaya mewujudkan kemandirian energi nasional melalui penerapan biodiesel 50 persen (B50), peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta pengembangan bioetanol dan energi terbarukan dengan dukungan Pertamina dan Danantara.
Memasuki dua tahun pemerintahannya pada Oktober 2026, Prabowo menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Presiden menargetkan Indonesia dapat mencapai kemandirian energi dalam lima tahun dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, termasuk panas bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar nabati.
Dalam peluncuran mandatori B50 pada pertengahan Juli 2026, Prabowo menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya energi nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan bangsa.
Prabowo Targetkan Indonesia Mandiri Energi dalam Lima Tahun
Presiden Prabowo menilai kemampuan memenuhi kebutuhan energi secara mandiri menjadi faktor penting bagi ketahanan dan kedaulatan suatu negara.
Menurutnya, sektor energi memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pertumbuhan industri, dan pembangunan ekonomi nasional.
“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.
Pemerintah menjadikan swasembada energi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita.
Prabowo juga kembali menekankan pentingnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan energi domestik sekaligus mengurangi risiko akibat ketidakpastian geopolitik dan perubahan pasar energi global.
Indonesia memiliki berbagai potensi sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi hingga energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan jangka panjang.
Pertamina Dukung Program B50 dan Peningkatan Produksi Migas
PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Melalui anak usahanya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), perusahaan terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi.
Dukungan tersebut juga mencakup pelaksanaan program biodiesel B50 yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar solar.
Program B50 menggunakan campuran 50 persen bahan bakar nabati dalam solar sebagai bagian dari pengembangan energi berbasis sumber daya domestik.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group.
Simon mengingatkan jajaran Pertamina agar terus menjalankan mandat penyediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pekerja menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.
Danantara Siapkan Investasi Bioetanol untuk Kurangi Impor Bensin
Selain pengembangan biodiesel, pemerintah melalui Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan investasi untuk memperkuat produksi bioetanol berbasis tebu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa program B50 telah berkontribusi dalam menekan kebutuhan impor solar.
Setelah mendukung pengembangan biodiesel, Danantara mengarahkan perhatian pada pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol.
Produksi bioetanol direncanakan menggunakan bahan baku yang terutama berasal dari molase atau hasil samping pengolahan tebu.
Pemerintah juga merencanakan penyediaan lahan hingga dua juta hektare untuk mendukung pengembangan perkebunan tebu sebagai sumber bahan baku.
Bioetanol tersebut diproyeksikan digunakan sebagai campuran bensin menuju target E20 hingga E50.
Rencana pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol telah masuk dalam portofolio investasi prioritas Danantara.
Potensi Energi Terbarukan Indonesia Capai 3.700 Gigawatt
Pengembangan energi baru dan terbarukan juga menjadi bagian penting dari strategi kemandirian energi nasional.
Indonesia disebut memiliki potensi energi baru dan terbarukan hingga 3.700 gigawatt (GW).
Namun, kapasitas energi terbarukan yang telah terpasang masih berada di bawah 20 GW.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya dan kapasitas pemanfaatan energi yang telah dikembangkan.
Untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, investasi diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi serta modernisasi jaringan listrik pintar atau smart grid.
Danantara juga membuka peluang investasi di sektor panas bumi, energi surya, dan hilirisasi nikel yang mendukung pengurangan emisi karbon.
Pengembangan tersebut berkaitan dengan target Indonesia mencapai emisi nol bersih atau net-zero emissions (NZE) pada 2060.
Dividen BUMN Dikelola Danantara untuk Investasi Berkelanjutan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027.
Dana tersebut dipertahankan untuk diinvestasikan kembali dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan.
Skema tersebut memungkinkan Danantara menggunakan hasil pengelolaan BUMN untuk memperkuat investasi, termasuk pembangunan infrastruktur energi.
Sementara itu, APBN diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan program perlindungan sosial.
Mandat investasi Danantara mencakup optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis, serta investasi global yang ditujukan untuk menciptakan nilai tambah.
Penilaian investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kelayakan ekonomi, serta dampak sosial dan lingkungan.
Kemandirian Energi Memerlukan Penguatan Teknologi dan Pendanaan
Dalam artikel analisisnya, akademisi Dr. Taufan Hunneman menilai upaya mencapai kemandirian energi membutuhkan strategi jangka panjang yang tidak terbatas pada peningkatan produksi bahan bakar.
Menurutnya, perubahan industri energi global menuju listrik, baterai, energi terbarukan, dan mineral kritis menuntut Indonesia memperkuat penguasaan teknologi.
Ia menyoroti pentingnya penyusunan rencana induk kedaulatan energi yang mencakup transisi energi, hilirisasi mineral, diplomasi internasional, penguatan industri, dan pendanaan berkelanjutan.
Pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas produksi dinilai penting agar kekayaan sumber daya energi Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dukungan Pertamina, Danantara, serta kebijakan pemerintah menjadi bagian dari upaya mewujudkan target kemandirian energi dalam lima tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
