Pantau - Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menegaskan bahwa inklusi sosial dan ketahanan energi menjadi pendorong utama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia guna memperluas akses listrik sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.
Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Inklusi sosial dan ketahanan energi adalah semangat dari target 100GWp, termasuk menghadirkan energi melalui program elektrifikasi desa," ujar Mada dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, transisi energi nasional harus dilaksanakan dengan mengedepankan pemerataan akses listrik agar manfaat energi bersih dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
AESI Dorong Pemanfaatan PLTS untuk Pertanian dan Perikanan Desa
Mada menyoroti kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak desa di wilayah terpencil dengan aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Kondisi tersebut menjadikan pemanfaatan PLTS untuk kegiatan produktif sebagai salah satu solusi dalam mendukung perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi di tingkat desa.
Energi listrik yang dihasilkan PLTS dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kegiatan usaha masyarakat, termasuk pengolahan hasil pertanian, penyimpanan hasil perikanan, dan penyediaan fasilitas pendukung ekonomi lokal.
Salah satu contoh pemanfaatan energi surya terdapat di Pulau Sembur, Batam, Kepulauan Riau, melalui pengoperasian PLTS berkapasitas 1 MWp yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Energi bersih dari fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produktif warga, mulai dari pabrik es nelayan, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, penyediaan air bersih, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Pemanfaatan tersebut menunjukkan peran energi surya dalam mendukung kebutuhan listrik sekaligus kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
AESI Ajak Negara Asia Tenggara Perkuat Kerja Sama Energi Surya
Selain menekankan pemerataan akses listrik, AESI juga mendorong kerja sama regional untuk mempercepat pengembangan energi surya di kawasan Asia Tenggara.
Mada menjelaskan pengalaman Indonesia dalam memberdayakan masyarakat melalui energi terbarukan menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang juga dihadapi negara-negara lain di kawasan tersebut.
Tantangan tersebut mencakup penyesuaian regulasi, proses perizinan proyek, serta penyusunan struktur kontrak yang dapat mendukung investasi energi bersih.
Menurutnya, penyelarasan kebijakan dan pengembangan proyek secara terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi surya.
“AESI mengajak pemangku kepentingan regional menyelaraskan langkah. Dengan perizinan yang adaptif dan agregasi proyek, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi daya tarik bagi modal global,” kata Mada.
AESI menilai kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan proyek energi terbarukan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS 100 GWp Rampung dalam Tiga Tahun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWp sebagai bagian dari strategi pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.
Tahap awal program tersebut mencakup pembangunan 14 PLTS dengan kapasitas gabungan mencapai 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi.
Enam wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.
Peluncuran sekaligus peletakan batu pertama program tersebut dilaksanakan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.
Prabowo menargetkan keseluruhan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
Bahkan, Presiden menantang tim yang menangani sektor energi untuk mempercepat penyelesaian program tersebut menjadi dua tahun.
Pemerintah menempatkan pengembangan energi surya sebagai salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
