Pantau - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai keterbatasan pasokan beras premium di sejumlah ritel modern bukan disebabkan oleh terganggunya swasembada pangan, melainkan dampak penyesuaian distribusi setelah pemerintah menertibkan produsen beras yang diduga melakukan praktik kecurangan.
Awalil menjelaskan bahwa tindakan tegas pemerintah terhadap produsen yang tidak mematuhi ketentuan telah memengaruhi aktivitas distribusi beras premium ke jaringan ritel modern.
"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," kata Awalil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Menurut dia, berkurangnya ketersediaan beras premium di sejumlah gerai tidak dapat langsung diartikan sebagai tanda menurunnya kemampuan produksi beras nasional.
Kondisi tersebut lebih berkaitan dengan proses penyesuaian pelaku usaha setelah pemerintah memperketat pengawasan terhadap kualitas dan kesesuaian produk beras yang dipasarkan.
Awalil menilai penertiban tersebut penting untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan produk beras yang beredar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Penertiban Produsen Diduga Picu Hambatan Distribusi Beras Premium
Awalil menjelaskan bahwa sejumlah produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran harus menyesuaikan kegiatan usahanya setelah pemerintah mengambil langkah penertiban.
Proses tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan distribusi beras premium menuju ritel modern mengalami hambatan sementara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan distribusi di ritel modern berbeda dengan kondisi ketersediaan beras nasional secara keseluruhan.
Menurut Awalil, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan menindak dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras untuk menjaga kepentingan masyarakat.
Pengawasan terhadap produsen juga diperlukan agar kualitas beras yang diterima konsumen sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan.
Dengan demikian, keterbatasan beras premium di sejumlah ritel modern tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan atau gangguan swasembada beras nasional.
Bapanas Pastikan Stok Beras di Pasar Induk Cipinang Melimpah
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Ito Hediarto memastikan ketersediaan beras nasional masih berada dalam kondisi aman berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.
Ito menjelaskan bahwa pasokan beras di pasar nonritel masih tersedia dalam jumlah besar sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pemenuhan kebutuhan pangan.
Berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya selaku pengelola PIBC, stok beras hingga awal Oktober 2026 diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu ton.
Aktivitas perdagangan di pasar induk tersebut juga berjalan normal dengan volume beras yang masuk dan keluar berkisar 1.800 hingga 2.500 ton setiap hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi beras melalui pasar induk masih berlangsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain ketersediaan stok, Bapanas mencatat harga beras premium pada tingkat distributor atau grosir masih berada dalam kisaran Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar.
Pemerintah juga terus memantau distribusi beras menuju jaringan ritel modern guna memastikan pasokan dapat tersalurkan secara merata.
Produksi Beras Nasional Capai 25,29 Juta Ton, Bulog Perkuat Pasokan
Bapanas menyatakan bahwa ketersediaan beras nasional tetap terjaga meskipun Indonesia menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton.
Jumlah tersebut meningkat 0,07 persen dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
BPS juga memperkirakan luas panen padi sepanjang Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare.
Perkiraan luas panen tersebut lebih tinggi dibandingkan periode ketika Indonesia menghadapi fenomena El Nino pada 2023 dan 2024.
Di sisi lain, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton hingga awal Oktober 2026.
Pengadaan tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan beras di luar Cadangan Beras Pemerintah yang telah tersedia.
Bapanas bersama Bulog juga menyiapkan penyaluran beras ke jaringan ritel modern guna mengatasi keterbatasan pasokan di sejumlah gerai.
Pengawasan distribusi dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan untuk mencegah dugaan penyimpangan sekaligus memastikan beras dapat sampai kepada konsumen.
Pemerintah Tindak 25 Merek Beras Fortifikasi yang Diduga Tak Sesuai Standar
Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar dan kandungan sebagaimana tercantum pada label produk.
Temuan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun.
Pemerintah kemudian mengambil langkah penertiban dengan memerintahkan penarikan produk yang diduga bermasalah dari peredaran.
Selain penarikan produk, pemerintah juga melakukan pencabutan izin serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan perdagangan beras sekaligus melindungi masyarakat dari produk yang tidak sesuai standar.
Bapanas memastikan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan beras akan terus dilakukan, terutama pada jaringan ritel modern yang mengalami keterbatasan pasokan.
Dengan stok di Pasar Induk Beras Cipinang yang masih mencapai puluhan ribu ton serta dukungan pengadaan Bulog, pemerintah menyatakan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah proses penertiban produsen dan penyesuaian distribusi.
- Penulis :
- Gerry Eka
