Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan Pelatihan Vokasi Nasional mencapai 70 persen melalui transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar program pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan transformasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelatihan sekaligus memperbesar peluang lulusan memperoleh pekerjaan.
"Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen," kata Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kemnaker juga akan menerapkan penelusuran alumni atau tracer study paling lambat dua bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Selain itu, pemerintah mendorong kerja sama dengan perusahaan, pemerintah daerah, kawasan industri, dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyesuaikan keterampilan peserta dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemnaker Transformasi Balai Pelatihan Vokasi untuk Tingkatkan Penyerapan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan yang memiliki standar tinggi.
Menurutnya, setiap balai harus memiliki budaya belajar yang kuat serta jaringan alumni yang terintegrasi.
Penguatan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pelatihan tidak hanya berfokus pada jumlah peserta, tetapi juga memberikan manfaat nyata setelah mereka menyelesaikan program.
"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini," ujar Yassierli.
Transformasi BPVP diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Kemnaker juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran agar peserta memiliki kompetensi yang dapat digunakan dalam lingkungan kerja.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan 70 persen lulusan pelatihan vokasi nasional dapat terserap ke dunia kerja.
Alumni Pelatihan Vokasi Akan Dipantau Maksimal Dua Bulan Setelah Lulus
Kemnaker menyiapkan mekanisme evaluasi untuk mengetahui perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan vokasi.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui tracer study atau penelusuran rekam jejak alumni di pasar kerja.
Menurut Yassierli, mekanisme tersebut akan diterapkan paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai.
Penelusuran alumni digunakan untuk mengetahui hasil pelatihan dalam kaitannya dengan peluang kebekerjaan peserta.
Data yang diperoleh menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional.
Melalui pemantauan tersebut, Kemnaker berupaya memastikan program yang diselenggarakan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Jaringan alumni yang terintegrasi juga menjadi salah satu komponen dalam pengembangan BPVP sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi.
Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri Libatkan BUMN dan Pemerintah Daerah
Selain memperkuat evaluasi lulusan, Kemnaker mendorong penyelenggaraan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak.
Kerja sama tersebut mencakup dunia industri, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta badan usaha milik negara.
Pendekatan yang diterapkan adalah pelatihan berbasis permintaan atau demand driven.
Melalui model tersebut, materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan keterampilan yang diperlukan perusahaan dan sektor industri.
Peserta memperoleh pelatihan di balai dengan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemnaker berharap pendekatan tersebut dapat meningkatkan peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.
Keterlibatan industri juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dan pengguna tenaga kerja.
BPVP Siapkan Pelatihan Disabilitas dan Pusat Inovasi
Transformasi BPVP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperluas jenis layanan kepada masyarakat.
Kemnaker berencana mengembangkan program pelatihan yang dapat diakses penyandang disabilitas.
Selain itu, balai pelatihan akan menyediakan layanan klinik produktivitas tenaga kerja atau Labor Productivity Clinics bagi industri menengah.
Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan BPVP untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor industri.
Kemnaker juga menyiapkan pusat pengembangan talenta dan inovasi melalui Talent & Innovation Hub.
Pusat tersebut diarahkan menjadi ruang pengembangan kemampuan dan inovasi di lingkungan balai pelatihan.
"Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas," ujar Yassierli.
Melalui pengembangan berbagai layanan tersebut, Kemnaker berupaya menjadikan BPVP sebagai pusat peningkatan keterampilan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
