Pantau - Pemerintah China meningkatkan penindakan terhadap tindak pidana keamanan pangan dengan memperketat pengawasan penjualan makanan secara daring, memperkuat koordinasi penegakan hukum, serta menyiapkan sanksi lebih berat bagi pelaku pelanggaran serius.
Kebijakan tersebut tertuang dalam pedoman baru yang diterbitkan Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral Partai Komunis China untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan.
Pedoman tersebut juga menyoroti meningkatnya penggunaan platform digital dalam tindak pidana keamanan pangan serta berkembangnya berbagai model bisnis penjualan makanan.
Seorang perwakilan komisi di Beijing, Senin (12/10/2026), menyatakan bahwa kondisi keamanan pangan di China secara umum masih stabil meskipun pemerintah menghadapi tantangan baru dalam pengawasannya.
China Perketat Penindakan terhadap Pelanggaran Keamanan Pangan
Pedoman terbaru pemerintah China menyerukan pemberian hukuman lebih berat terhadap pelanggaran keamanan pangan yang tergolong serius.
Pemerintah juga mendorong peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas keamanan pangan dan aparat penegak hukum pidana.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi tindak pidana keamanan pangan yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai tahapan distribusi produk.
Otoritas China menilai perkembangan perdagangan digital telah menciptakan tantangan baru karena pelanggaran keamanan pangan kini dapat terjadi melalui berbagai saluran penjualan daring.
Selain itu, praktik pelanggaran tidak hanya ditemukan pada tahap produksi, tetapi juga berpotensi terjadi selama penyimpanan, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen.
Pemerintah meminta lembaga terkait memperkuat pengawasan agar risiko keamanan pangan dapat ditangani sejak awal.
Daging hingga Makanan Sekolah Jadi Prioritas Pengawasan
Dalam pedoman tersebut, pemerintah China menetapkan sejumlah kategori produk pangan sebagai prioritas utama penegakan hukum.
Produk yang menjadi perhatian mencakup daging, makanan yang disajikan di sekolah, produk pangan kesehatan, sayuran, serta buah-buahan.
Pengawasan juga akan diperketat pada kegiatan produksi pangan, penjualan makanan secara daring, layanan katering, dan distribusi produk pangan impor.
Langkah tersebut bertujuan memastikan produk makanan yang beredar memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku.
Selain pemeriksaan terhadap produk, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan usaha di sepanjang rantai pasokan.
Otoritas diminta menindaklanjuti setiap risiko keamanan pangan yang ditemukan melalui penyelidikan maupun penanganan kasus tertentu.
China Akan Perketat Aturan Penjualan Makanan Daring
Pemerintah China juga berencana mempercepat revisi undang-undang keamanan pangan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan perdagangan digital.
Perubahan aturan tersebut akan memperjelas tanggung jawab perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan elektronik atau e-commerce di sektor pangan.
Pengaturan baru juga akan mencakup perusahaan penjualan produk pangan segar, penyedia layanan pengiriman makanan, serta pelaku usaha yang memasarkan produk melalui siaran langsung atau livestream.
Pemerintah menilai perkembangan model bisnis tersebut membutuhkan ketentuan pengawasan yang lebih jelas agar tanggung jawab pelaku usaha dapat ditegakkan.
Melalui revisi undang-undang, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan terhadap transaksi pangan yang dilakukan melalui platform digital.
Koordinasi Penegakan Hukum dan Pengawasan Bahan Tambahan Diperkuat
Pedoman baru tersebut juga mengatur peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum administratif dan aparat yang menangani tindak pidana.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penyusunan prosedur lebih jelas untuk melimpahkan kasus pelanggaran keamanan pangan yang diduga mengandung unsur pidana.
Selain itu, pertukaran informasi antarlembaga akan diperkuat guna mendukung proses penyelidikan dan penindakan.
Pemerintah China juga meminta otoritas terkait memperbarui daftar bahan tambahan pangan yang dilarang apabila ditemukan zat ilegal baru dalam proses penyelidikan.
Pembaruan tersebut diperlukan agar pengawasan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jenis bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah China berupaya memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan mulai dari produksi hingga produk diterima konsumen.
- Penulis :
- Aditya Yohan
