Pantau - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri setelah sekitar 1.500 pekerja sektor keramik terdampak dan rencana investasi senilai Rp12 triliun terancam tertunda.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kepastian pasokan dan keterjangkauan harga gas menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan produksi, investasi, serta lapangan kerja.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Saleh menilai persoalan gas industri telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.
Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan penyediaan gas bagi industri dapat berjalan efektif.
Kadin Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Gas Domestik
Saleh menjelaskan bahwa industri dalam negeri menghadapi dua persoalan utama, yakni ketidakpastian pasokan dan harga gas yang dinilai belum terjangkau.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas pemanfaatan gas nasional untuk mendukung kebutuhan industri domestik.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan sebagian volume gas yang selama ini diekspor untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Namun, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kontrak yang berlaku, ketentuan harga, dan regulasi terkait.
Saleh juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia.
“Hal terpenting bukan hanya menarik investor baru, melainkan juga merawat industri yang sudah beroperasi di dalam negeri,” ujar Saleh.
Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Kadin mengusulkan peningkatan mekanisme pengawasan distribusi gas.
Usulan tersebut mencakup kemungkinan pembentukan badan khusus yang menangani kebutuhan gas industri.
Industri Keramik Terdampak, Investasi Rp12 Triliun Terancam Tertunda
Persoalan pasokan gas mulai memberikan dampak terhadap industri keramik nasional.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mencatat sekitar 1.500 pekerja telah terdampak akibat kondisi tersebut.
Selain berdampak pada tenaga kerja, ketidakpastian pasokan dan harga gas juga berpotensi menunda rencana ekspansi industri keramik senilai Rp12 triliun.
Ketua ASAKI Edy Suyanto mengatakan pembatasan pasokan gas kembali terjadi sejak pertengahan September 2026.
Padahal, pelaku industri sebelumnya menyambut positif Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/2026 yang diharapkan memberikan kepastian pasokan dan harga gas.
"Implementasinya tidak berjalan sesuai harapan," ujar Edy.
Menurutnya, pembatasan pasokan yang kembali terjadi membuat pelaku industri kesulitan menjalankan produksi sesuai kapasitas yang direncanakan.
Harga Gas Industri di Jawa Barat Capai 12 Dolar AS per MMBTU
ASAKI memperkirakan harga gas rata-rata bagi industri seharusnya dapat berada pada kisaran 8 hingga 8,5 dolar AS per MMBTU.
Perhitungan tersebut didasarkan pada kombinasi skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).
Namun, akses terhadap gas dengan skema HGBT saat ini disebut hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan industri.
Keterbatasan tersebut menyebabkan harga rata-rata gas industri di wilayah Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU.
Sementara itu, harga rata-rata gas industri di wilayah Jawa bagian timur tercatat sekitar 9 dolar AS per MMBTU.
Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku industri dalam mempertahankan biaya produksi.
Utilisasi Pabrik Keramik Terancam Turun hingga 60 Persen
ASAKI mencatat tingkat utilisasi industri keramik mencapai sekitar 75 persen selama Januari hingga Agustus 2026.
Namun, akibat persoalan pasokan gas, tingkat utilisasi pada Oktober diperkirakan turun hingga di bawah 70 persen.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, utilisasi produksi diperkirakan kembali merosot menjadi sekitar 60 persen pada November hingga Desember 2026.
Penurunan utilisasi tersebut berpotensi menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan turut menyoroti dampak pembatasan pasokan terhadap kegiatan industri.
Menurutnya, keterbatasan pasokan gas menyulitkan perusahaan mempertahankan produksi sekaligus memenuhi pesanan pelanggan.
Yustinus meminta pemerintah membatalkan pembatasan pasokan gas agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kadin dan pelaku industri berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian untuk memberikan kepastian pasokan dan harga gas sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
