Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong investasi swasta di sektor kelapa sawit agar tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga menjangkau seluruh rantai nilai industri, termasuk memperkuat kapasitas dan kesejahteraan pekebun rakyat.
Dorongan tersebut disampaikan Suahasil dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan oleh EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand.
Suahasil menegaskan bahwa investasi swasta harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan akses pekebun rakyat terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan.
"Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan," kata Suahasil dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Suahasil Paparkan Tiga Strategi untuk Menarik Investasi Swasta di Industri Sawit
Suahasil mengungkapkan tiga langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, dan pelaku industri untuk mewujudkan investasi kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah pertama adalah menjadikan keberlanjutan sebagai daya tarik investasi melalui pengembangan industri hilir kelapa sawit yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Pengembangan hilirisasi tersebut meliputi produk pangan, oleokimia, biomaterial, teknologi pengolahan, hingga inovasi produk berbasis kelapa sawit yang berpotensi membuka peluang investasi baru.
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis kelapa sawit, antara lain biodiesel B50, green diesel, bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah, serta bensin berbasis bahan baku pertanian.
Langkah kedua adalah memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan dalam menarik modal swasta melalui skema berbagi risiko, bantuan teknis, dan penyiapan proyek investasi.
Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat peremajaan perkebunan rakyat, meningkatkan ketertelusuran rantai pasok, serta memperkuat pengembangan industri hilir kelapa sawit.
Dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berperan mendukung program peremajaan perkebunan, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, penelitian, serta pembangunan infrastruktur perkebunan.
Suahasil menekankan bahwa penggunaan dana BPDP harus mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, dan tanggung jawab fiskal agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Sementara itu, langkah ketiga adalah memastikan keterlibatan pekebun rakyat dalam seluruh rantai nilai industri kelapa sawit sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku.
Pekebun rakyat didorong meningkatkan kapasitas dan memperluas perannya sebagai produsen maupun wirausaha agar memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari perkembangan industri sawit nasional.
Investasi Sawit Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas
Suahasil menilai investasi yang menjangkau seluruh rantai industri kelapa sawit berpotensi menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperbaiki kondisi kerja.
Peluang ekonomi tersebut mencakup sektor agribisnis, logistik, industri pengolahan, layanan digital, rekayasa, hingga pengembangan teknologi yang mendukung kegiatan perkebunan dan hilirisasi kelapa sawit.
Penguatan industri hilir juga diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit di dalam negeri.
Namun, Suahasil menegaskan bahwa peningkatan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, pengembangan industri kelapa sawit perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan tata kelola dan kelestarian sumber daya alam.
Pemerintah Tertibkan 6,2 Juta Hektare Kawasan Hutan
Selain mendorong investasi swasta, pemerintah melakukan penertiban pemanfaatan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional.
Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dilaporkan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan secara tidak sah, termasuk untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki pemanfaatan kawasan hutan sekaligus memperkuat kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia dalam penerapan prinsip keberlanjutan.
Suahasil menekankan bahwa industri kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan pekebun rakyat, serta pengembangan industri hilir.
Ia juga menilai pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Sebaliknya, kedua aspek tersebut dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat apabila didukung kebijakan investasi, tata kelola, serta praktik industri yang berkelanjutan.
"Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360," tutur Menkeu.
- Penulis :
- Arian Mesa
