Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi melalui penguatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta memastikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi negara maju.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (14/10/2026).
“ Saat ini pemerintah menggalakkan ekspor yang bernilai tambah tinggi dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” kata Bahlil.
Bahlil Tekankan Hilirisasi untuk Tingkatkan Nilai Ekspor Indonesia
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus menggalakkan kebijakan ekspor yang berorientasi pada produk bernilai tambah tinggi melalui pengembangan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Kebijakan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas Indonesia melalui proses pengolahan dan industrialisasi sebelum dipasarkan, termasuk ke pasar internasional.
Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap ekspor komoditas mentah sekaligus memperkuat struktur industri nasional.
Dengan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
Penguatan hilirisasi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri pengolahan, meningkatkan daya saing produk nasional, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Bahlil menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Pemanfaatan tersebut juga perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri nasional dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
Pemerintah Bidik Pasar Ekspor Afrika, Amerika Latin hingga Eropa Timur
Selain mendorong hilirisasi, Bahlil menekankan pentingnya memperluas akses pasar bagi produk Indonesia ke berbagai negara.
Perluasan pasar ekspor dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang perdagangan internasional sekaligus memperkuat posisi produk nasional dalam persaingan global.
Bahlil secara khusus menyoroti potensi pengembangan pasar ekspor Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
Kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperluas jangkauan pemasaran produk Indonesia di luar pasar ekspor yang selama ini telah dimanfaatkan.
Menurutnya, pengembangan pasar internasional harus didukung penguatan kerja sama perdagangan antarnegara agar eksportir nasional memperoleh akses yang lebih luas.
Salah satu instrumen yang dinilai penting adalah perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).
Perjanjian perdagangan bebas diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia sekaligus membuka peluang perdagangan yang lebih besar bagi pelaku usaha nasional.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa kerja sama perdagangan internasional harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tapi harus bisa direalisasikan MoU tersebut,” ujar Bahlil.
Bahlil juga meminta berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah berlaku dimanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia.
Pemanfaatan tersebut diperlukan agar pelaku usaha nasional dapat memperoleh keuntungan dari akses pasar dan peluang perdagangan yang telah dibuka melalui kerja sama internasional.
Bahlil Minta Prosedur Ekspor Dipermudah dan Pembiayaan Diperluas
Untuk mendukung peningkatan ekspor nasional, Bahlil menekankan perlunya penyederhanaan berbagai prosedur yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan prosedur ekspor dapat dijalankan secara lebih sederhana sehingga tidak menjadi hambatan bagi aktivitas pelaku usaha.
Penyederhanaan tersebut diharapkan membantu eksportir menjalankan kegiatan perdagangan internasional secara lebih mudah dan efisien.
Selain kemudahan prosedur, Bahlil menilai akses pembiayaan ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha menembus pasar global.
Ketersediaan pembiayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi, pengembangan usaha, serta pelaksanaan transaksi ekspor.
Bahlil juga menyoroti pentingnya penyediaan layanan asuransi ekspor dengan biaya terjangkau bagi pelaku usaha.
Dukungan pembiayaan dan asuransi diharapkan dapat memperkuat kemampuan eksportir nasional dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional.
Pemerintah juga didorong meningkatkan intensitas promosi produk Indonesia di berbagai pasar global.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah membuka pusat-pusat promosi produk Indonesia di sejumlah negara tujuan ekspor.
Keberadaan pusat promosi tersebut diharapkan membantu memperkenalkan produk nasional kepada calon pembeli dan mitra usaha internasional.
Melalui penguatan promosi, produk Indonesia diharapkan semakin dikenal dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan produk dari negara lain.
UMKM dan Koperasi Didorong Masuk Rantai Pasok Global
Bahlil menegaskan bahwa strategi peningkatan ekspor nasional tidak boleh hanya berfokus pada perusahaan besar.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi agar mampu berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
Menurutnya, UMKM dan koperasi harus didorong agar dapat terintegrasi ke dalam rantai nilai global atau global value chain.
Integrasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah untuk terlibat dalam kegiatan produksi serta perdagangan yang terhubung dengan pasar internasional.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah perlu memperkuat akses digital bagi UMKM dan koperasi.
Peningkatan akses digital dinilai penting agar pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pemasaran.
Selain akses teknologi, Bahlil juga menekankan perlunya memperluas akses keuangan bagi UMKM dan koperasi.
Dukungan pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat daya saing, serta membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar internasional.
Dengan dukungan teknologi dan pembiayaan, UMKM serta koperasi diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai nilai global.
Bahlil Tegaskan Hilirisasi Harus Ciptakan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Pendapatan
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia.
Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu tujuan penting dalam pengembangan industri dan peningkatan aktivitas ekonomi nasional.
Selain membuka kesempatan kerja, kebijakan pemerintah juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya beli sekaligus mendukung pertumbuhan konsumsi domestik.
Bahlil menilai penguatan konsumsi dalam negeri merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, strategi peningkatan ekspor dan industrialisasi perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Pemerataan manfaat pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Menurut Bahlil, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi membangun ekonomi Indonesia yang berdikari atau mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
Strategi ekonomi berdikari diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat, mandiri, inklusif, serta memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global.
“Pada akhirnya, strategi ekonomi berdikari bertujuan untuk membangun ekonomi yang kuat dan mandiri, inklusif, berdaya saing. Kita ingin memastikan bahwa kekayaan bangsa menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat,” imbuh Bahlil.
Melalui penguatan hilirisasi, industrialisasi, perluasan pasar ekspor, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan akses pembiayaan, pemerintah berupaya meningkatkan ekspor produk Indonesia yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Pemberdayaan UMKM dan koperasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut agar peluang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pelaku usaha.
Pemerintah berharap pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri nasional mampu meningkatkan daya saing Indonesia, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memberikan manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
