Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hampir dipastikan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya.
Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat pemerintah di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.
Menurut Bahlil, rencana penempatan kedua lembaga tersebut telah dibahas dalam rapat yang turut membicarakan penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
"Saya kasih bocoran saja, tadi rapat dengan saya itu adalah BP BUMN, Kementerian Investasi, insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi, ya," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa susunan kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan ditetapkan secara resmi melalui peraturan presiden (perpres).
Peraturan tersebut diperkirakan rampung dalam waktu dekat sebagai dasar hukum pengaturan struktur dan koordinasi kementerian koordinator yang baru dibentuk.
Kementerian Perindustrian Berpeluang Masuk Koordinasi Kemenko Hilirisasi
Selain BP BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berpeluang masuk dalam struktur koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa kemungkinan tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah dan masih sebatas perkiraannya.
"Rasa-rasanya, ya. Tapi itu (Kemenperin di bawah Kemenko Hilirisasi) baru feeling, ya. Feeling," kata Bahlil saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut.
Dengan demikian, kepastian mengenai kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi masih menunggu penerbitan peraturan presiden.
Pemerintah saat ini masih mempersiapkan pengaturan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian koordinator tersebut.
Rapat Bersama Pejabat Tinggi Bahas Hilirisasi dan Peningkatan Devisa
Pernyataan Bahlil disampaikan setelah berlangsungnya rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara di Kantor Kementerian ESDM.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi untuk membahas berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat penciptaan nilai tambah ekonomi nasional.
Salah satu fokus pembahasan adalah upaya mempercepat hilirisasi agar pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, pemerintah membahas strategi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa negara di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
"Rapatnya sifatnya koordinasi saja, biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu," ujar Bahlil.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program hilirisasi nasional.
Prabowo Lantik Bahlil sebagai Menko Hilirisasi, Tetap Rangkap Menteri ESDM
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam pelantikan tersebut, Bahlil memperoleh jabatan baru tanpa melepaskan posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pengangkatan Bahlil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Keputusan presiden tersebut ditetapkan pada 30 September 2026, sehari sebelum pelantikan berlangsung.
Bahlil menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat pelaksanaan berbagai target pemerintah di sektor hilirisasi dan transisi energi.
Kementerian koordinator tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam tahap awal pembentukan kelembagaan, kantor Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih akan menggunakan fasilitas di lingkungan Kementerian ESDM.
Penggunaan kantor tersebut bersifat sementara sambil menunggu penyelesaian penataan struktur organisasi dan kebutuhan operasional kementerian koordinator yang baru.
Bahlil juga menegaskan bahwa meskipun menjalankan dua jabatan sekaligus, dirinya hanya akan menerima satu gaji.
Menurut Bahlil, pembentukan kementerian koordinator baru tidak akan menyebabkan pemborosan anggaran karena kebutuhan pembiayaan akan diprioritaskan menggunakan anggaran Kementerian ESDM.
Sementara itu, pemerintah masih menunggu penyelesaian peraturan presiden untuk memastikan struktur koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
BP BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disebut hampir pasti masuk dalam koordinasi kementerian tersebut, sedangkan posisi Kementerian Perindustrian masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
- Penulis :
- Arian Mesa
