Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendesak Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Mojokerto, Jawa Timur, setelah inspeksi mendadak (sidak) menemukan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih mengalami kekosongan pasokan.
Sidak dilakukan di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro pada Jumat (16/10/2026), menyusul keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan sulitnya memperoleh Pertalite serta Biosolar.
Dalam kegiatan tersebut, Meitri didampingi Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati serta perwakilan Pertamina Patra Niaga.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasokan di sejumlah SPBU mulai pulih, tetapi SPBU Joyonegoro masih mengalami kekosongan seluruh jenis BBM.
Sidak DPR Temukan SPBU Joyonegoro Kehabisan Seluruh Jenis BBM
Meitri menjelaskan bahwa gangguan pasokan BBM di wilayah Mojokerto Raya telah menjadi keluhan masyarakat selama beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, terutama untuk pembelian Pertalite dan Biosolar.
Berdasarkan hasil sidak, kondisi pasokan di tiga lokasi menunjukkan perkembangan berbeda.
Di SPBU Sooko, pasokan BBM mulai kembali diterima pada Kamis (15/10/2026) setelah sebelumnya terjadi antrean panjang selama sekitar satu pekan.
SPBU Surodinawan juga telah memperoleh kembali pasokan setelah sempat mengalami kekosongan Pertalite dan solar.
Sementara itu, SPBU Joyonegoro dilaporkan mengalami kekosongan seluruh jenis BBM sejak Kamis (15/10/2026) malam.
Meitri menilai kondisi tersebut harus segera ditangani meskipun stok BBM secara umum dinyatakan masih relatif aman.
“Dari hasil sidak, kita melihat bahwa stok BBM secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman. Namun, di beberapa SPBU masih terjadi kekosongan karena pasokan sedang dalam perjalanan. Ini harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Perubahan Jalur Pasokan dari Surabaya ke Boyolali Picu Keterlambatan
Pertamina Patra Niaga menjelaskan kepada tim sidak Komisi XII DPR RI bahwa keterlambatan pengiriman BBM berkaitan dengan perubahan jalur distribusi.
Pasokan yang sebelumnya dikirim dari Depo Perak, Surabaya, dialihkan melalui Boyolali, Jawa Tengah.
Perubahan tersebut menyebabkan waktu tempuh pengiriman BBM menuju sejumlah SPBU di Mojokerto menjadi lebih panjang.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Pertamina sebelumnya menyampaikan bahwa stok Pertalite dan Biosolar untuk wilayah Mojokerto masih tersedia.
Pertamina juga telah melakukan koordinasi untuk memprioritaskan pasokan ke SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi.
Namun, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara keseluruhan belum menjamin kelancaran pelayanan di setiap SPBU.
Meitri menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian memperoleh BBM, bukan hanya penjelasan mengenai kendala pengiriman.
“Pertamina Patra Niaga harus memastikan pengiriman BBM berjalan tepat waktu dan ketersediaannya di Mojokerto tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali menghadapi antrean panjang atau mendatangi beberapa SPBU hanya untuk mendapatkan BBM,” tegas politikus Fraksi PKS tersebut.
DPR Minta BPH Migas Evaluasi Kuota dan Distribusi BBM
Selain mendesak percepatan pengiriman, Meitri meminta evaluasi alokasi BBM pada SPBU yang berada di lokasi strategis dan memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
Menurutnya, penyesuaian kuota perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pola konsumsi, dan data penyaluran masing-masing SPBU.
Evaluasi tersebut harus dilakukan bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Meitri juga meminta peninjauan terhadap jalur pasokan dan jadwal pengiriman untuk mengantisipasi keterlambatan berulang.
“Kalau kebutuhan di suatu wilayah memang meningkat, maka alokasi dan pola distribusinya harus dievaluasi berdasarkan data. Kami meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama untuk SPBU yang menjadi titik pelayanan utama masyarakat,” tambahnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu menilai pengaturan distribusi harus mampu mengantisipasi peningkatan konsumsi di wilayah tertentu.
Dengan demikian, SPBU yang memiliki permintaan tinggi dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertamina Diminta Cegah Antrean Panjang Berulang di Mojokerto
Meitri berharap hasil sidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas.
Langkah tersebut mencakup percepatan pengiriman BBM, pemantauan stok secara berkala, serta evaluasi kebutuhan dan alokasi di setiap SPBU.
Ia menegaskan bahwa penanganan masalah distribusi tidak boleh hanya dilakukan setelah antrean panjang terjadi.
Menurutnya, sistem pengiriman perlu diperbaiki agar potensi kekosongan BBM dapat diantisipasi sejak awal.
Kelancaran pasokan BBM juga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di Mojokerto.
Selain kebutuhan kendaraan pribadi, ketersediaan BBM berpengaruh terhadap aktivitas usaha, transportasi umum, dan distribusi barang.
Meitri meminta Pertamina memastikan seluruh SPBU dapat melayani masyarakat secara optimal tanpa mengalami kekosongan pasokan yang berulang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
