Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai guna menjaga stabilitas harga bahan baku serta melindungi keberlanjutan usaha perajin tahu dan tempe di tengah dinamika pasar.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, memastikan program tersebut dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, dan kebutuhan nyata di setiap wilayah.
"SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku," kata Hermawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Bapanas menilai harga kedelai impor saat ini masih relatif stabil karena belum melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah bagi perajin tahu dan tempe.
Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di Pulau Jawa pada pekan pertama Oktober 2026 tercatat sekitar Rp11.573 per kilogram.
Hermawan menjelaskan bahwa perkembangan harga kedelai di Pulau Jawa menjadi perhatian pemerintah karena wilayah tersebut merupakan salah satu sentra utama produksi tahu dan tempe nasional.
"Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik," ujarnya.
Harga Kedelai Impor Masih di Bawah Batas HAP Rp12.000 per Kilogram
Data Gakoptindo per 7 Oktober 2026 menunjukkan Banten menjadi salah satu wilayah dengan rata-rata harga kedelai impor yang paling mendekati batas HAP, yakni Rp11.900 per kilogram.
Sementara itu, rata-rata harga tertinggi kedelai impor di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar Rp11.850 per kilogram.
Di sejumlah lokasi, harga kedelai impor bahkan masih ditemukan pada kisaran Rp11.300 per kilogram.
Pemerintah menetapkan HAP kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kilogram, sedangkan HAP kedelai lokal maksimal Rp11.400 per kilogram.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026 yang menjadi acuan pemerintah dalam memantau dan menjaga stabilitas harga kedelai.
Hermawan menegaskan bahwa pengawasan pasar tidak hanya mengacu pada rata-rata harga nasional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
"Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan," ucap Hermawan.
Melalui pemantauan tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah stabilisasi berdasarkan perkembangan harga dan ketersediaan kedelai di tingkat perajin.
Anggaran Rp100 Miliar Diprioritaskan untuk Daerah yang Mengalami Kenaikan Harga
Bapanas memastikan anggaran Rp100 miliar yang telah disiapkan untuk program SPHP kedelai tidak akan disalurkan secara otomatis kepada seluruh daerah.
Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester kedua 2026 untuk mendukung keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe.
Berdasarkan arahan Presiden, pelaksanaan SPHP kedelai diprioritaskan bagi daerah yang mengalami kenaikan harga hingga melampaui HAP di tingkat perajin.
Dengan mekanisme tersebut, intervensi pemerintah diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan stabilisasi harga di lapangan.
Bapanas juga terus memantau kondisi pasokan, distribusi, dan perkembangan usaha perajin agar langkah pengendalian harga dapat dilakukan ketika diperlukan.
"Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," tutur Hermawan.
Hermawan menilai harga kedelai impor yang masih relatif terkendali turut mencerminkan kepatuhan importir dan distributor dalam mendukung kebijakan stabilisasi pemerintah.
Menteri Pertanian Ingatkan Importir Tidak Menaikkan Harga Semaunya
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya mengingatkan para importir dan distributor kedelai agar tidak menaikkan harga secara sewenang-wenang.
Peringatan tersebut disampaikan untuk melindungi perajin tahu dan tempe yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan kecil serta bergantung pada keterjangkauan harga bahan baku.
"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.
Pemerintah juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan kedelai meningkatkan kerja sama untuk menjaga kestabilan harga di tingkat perajin.
Amran menegaskan bahwa kedelai merupakan komoditas pangan strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, dan berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
Selain menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, pemerintah berupaya memperkuat produksi kedelai dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Indonesia Masih Bergantung pada Impor Kedelai hingga 95 Persen
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan kedelai nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 2,7 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor.
Tingginya ketergantungan terhadap kedelai impor menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan industri pengolahan tahu dan tempe.
Amran menilai Indonesia perlu segera membangun kemandirian produksi kedelai nasional agar kebutuhan industri pengolahan pangan tidak terus bergantung pada pasokan luar negeri.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan rata-rata produksi kedelai nasional selama lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun.
Produksi tersebut berasal dari rata-rata luas tanam sekitar 136 ribu hektare dengan produktivitas sekitar 1,6 ton per hektare.
Sementara itu, hingga April 2026, produksi kedelai nasional tercatat sebanyak 4.982 ton dari luas tanam sekitar 7.018 hektare.
Pemerintah memandang peningkatan luas tanam dan produktivitas kedelai domestik sebagai langkah penting untuk memperkuat pasokan bahan baku industri tahu dan tempe.
Upaya penguatan produksi dalam negeri tersebut diharapkan berjalan seiring dengan pelaksanaan SPHP kedelai agar stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam jangka panjang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
