Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi guna melindungi daya beli masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pengelolaan pasokan, cadangan pangan, pergudangan, hingga distribusi secara terpadu.
Hal tersebut disampaikan Rano dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
"Hal ini dilakukan melalui optimalisasi perencanaan pasokan, pengelolaan cadangan, pergudangan, rantai dingin, dan distribusi secara terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing BUMD," kata Rano Karno.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi peningkatan permintaan bahan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pemprov DKI Optimalkan Cadangan Pangan, Pergudangan, dan Distribusi
Rano menjelaskan bahwa koordinasi antar-OPD dan BUMD pangan dilakukan melalui pembagian tugas serta penguatan sistem pengelolaan pasokan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan perencanaan pasokan agar kebutuhan pangan masyarakat Jakarta dapat dipenuhi secara lebih terkoordinasi.
Selain perencanaan, pemerintah daerah juga memperkuat pengelolaan cadangan pangan untuk mengantisipasi perubahan pasokan maupun peningkatan permintaan masyarakat.
Pengelolaan fasilitas pergudangan turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan efektivitas penyimpanan dan kelancaran distribusi bahan pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan sistem rantai dingin atau cold chain untuk mendukung penyimpanan serta distribusi komoditas pangan yang memerlukan pengendalian suhu.
Penerapan sistem tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas bahan pangan selama proses penyimpanan hingga penyaluran kepada masyarakat.
Melalui penguatan distribusi secara terpadu, pemerintah daerah berupaya memastikan bahan pangan dapat disalurkan dari sumber pasokan hingga ke konsumen dengan lebih lancar.
Koordinasi antarinstansi dan BUMD pangan juga diharapkan mampu mengurangi hambatan dalam rantai pasok yang berpotensi memengaruhi ketersediaan maupun harga bahan kebutuhan pokok.
Pasokan Pangan Ditingkatkan Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional
Pemprov DKI Jakarta turut menyiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan pangan menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional.
Rano menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan frekuensi penyediaan bahan pangan untuk memastikan pasokan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan frekuensi penyediaan, Pemprov DKI juga berupaya menambah volume bahan pangan yang disalurkan selama periode meningkatnya permintaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan komoditas dan kebutuhan masyarakat.
Peningkatan pasokan juga diarahkan untuk membantu menjaga stabilitas harga bahan pangan ketika permintaan mengalami kenaikan.
Melalui koordinasi dengan OPD dan BUMD pangan, pemerintah daerah berupaya memastikan persiapan penyediaan bahan kebutuhan pokok dapat dilakukan sebelum terjadi lonjakan permintaan.
Akses Pangan Bersubsidi Diperluas Melalui Sistem Antrean Daring
Selain memperkuat ketersediaan pasokan, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas akses masyarakat terhadap program pembelian bahan pangan bersubsidi.
Perluasan akses tersebut dilakukan melalui penerapan sistem antrean daring dalam mekanisme pembelian pangan bersubsidi.
Sistem tersebut digunakan untuk membantu pengaturan akses masyarakat terhadap layanan pembelian bahan pangan yang disediakan melalui program pemerintah daerah.
Melalui pengembangan layanan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan bersubsidi.
Program pangan bersubsidi menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung perlindungan daya beli masyarakat di tengah potensi perubahan harga pangan.
Stok dan Harga Pangan Dipantau, Sistem Peringatan Dini Diperkuat
Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan stok dan harga bahan pangan di wilayah ibu kota.
Pemantauan stok dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan komoditas sekaligus mengidentifikasi potensi gangguan pasokan.
Sementara itu, pemantauan harga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendeteksi perubahan harga kebutuhan pokok yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Informasi mengenai perkembangan stok dan harga tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan langkah pengendalian pasokan dan stabilisasi harga.
Selain pemantauan rutin, pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini untuk mendukung identifikasi potensi gangguan dalam penyediaan maupun distribusi pangan.
Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah mengantisipasi permasalahan sebelum berdampak lebih luas terhadap ketersediaan bahan pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan evaluasi distribusi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan dalam rantai pasok.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah dan BUMD yang terlibat dalam pengelolaan bahan pangan.
Melalui penguatan pergudangan, rantai dingin, dan distribusi, pemerintah daerah juga berupaya meminimalkan kehilangan pangan selama proses penyimpanan maupun penyaluran.
Kebijakan Ketahanan Pangan Masuk Pembahasan APBD DKI Jakarta 2027
Penjelasan Rano Karno mengenai penguatan ketahanan pangan disampaikan sebagai jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah fraksi yang memberikan pertanyaan dan masukan meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Golkar, Demokrat-Perindo, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Berbagai masukan tersebut antara lain berkaitan dengan ketahanan pangan, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menjelaskan bahwa jawaban pemerintah daerah akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pihak eksekutif.
"Selanjutnya jawaban Gubernur tersebut akan dibahas oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif," kata Ima Mahdiah.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, berbagai kebijakan mengenai penguatan pasokan pangan, distribusi bahan pokok, perluasan akses pangan bersubsidi, dan stabilisasi harga menjadi bagian dari materi yang disampaikan pemerintah daerah dalam pembahasan anggaran.
Pemprov DKI Jakarta berharap penguatan koordinasi antar-OPD dan BUMD pangan dapat mendukung pengelolaan pasokan yang lebih terpadu sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga ketahanan pangan Jakarta, memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap lancar, serta melindungi daya beli masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2027.
- Penulis :
- Shila Glorya
