Pantau - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa kedaulatan pertanian menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera melalui peningkatan produksi pangan serta pembenahan tata niaga yang berpihak kepada petani dan konsumen.
Saleh menyampaikan hal tersebut dalam Agri Food Forum yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari kemampuan memproduksi kebutuhan pokok di dalam negeri, tetapi juga dari sistem perdagangan yang memberikan harga wajar bagi petani dan masyarakat.
"Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Delapan Komoditas Pangan Diklaim Sudah Swasembada
Saleh menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan dari 12 kelompok komoditas pangan pokok selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan produksi empat komoditas yang belum mencapai swasembada.
Keempat komoditas tersebut adalah kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi.
“Delapan komoditas sudah swasembada. Tetapi tantangan kami sekarang adalah meningkatkan produksi empat komoditas lain yaitu kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi,” ujar Saleh.
Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi komoditas tersebut untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri.
Wamentan Soroti Tata Niaga yang Belum Sepenuhnya Menguntungkan Petani
Selain produksi, Saleh menekankan pentingnya memperbaiki tata niaga pangan agar hasil pertanian dapat memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila harga di tingkat produsen tidak sebanding dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan.
Ia menilai sistem perdagangan pangan harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen.
Dalam rantai distribusi, keberadaan perantara atau tengkulak dinilai tetap memiliki fungsi untuk mempertemukan petani dengan pasar.
Perantara juga dapat membantu mengatasi hambatan distribusi dan memperlancar perdagangan hasil pertanian.
Namun, Saleh mengingatkan agar kegiatan perantara tidak justru menimbulkan persoalan baru yang merugikan petani maupun konsumen.
Saleh Dorong Kehadiran Tengkulak Budiman
Saleh memperkenalkan pentingnya peran tengkulak budiman dalam membangun tata niaga pangan yang sehat.
Istilah tersebut merujuk pada pelaku perantara yang membantu menyelesaikan persoalan distribusi dan perdagangan tanpa merugikan pihak lain.
Menurutnya, pelaku usaha dalam rantai pangan harus menjalankan kegiatan perdagangan secara bertanggung jawab.
“Kita harus jadi tengkulak budiman, yang menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan perantara dapat memperkuat akses pasar bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Menyasar Pengendali Pelanggaran
Dalam pembenahan tata niaga pangan, Saleh juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Menurutnya, penindakan terhadap praktik perdagangan yang melanggar aturan harus dilakukan secara tepat sasaran.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menindak pelaku yang ditemukan di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang mengendalikan atau mengorganisasi pelanggaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan hukum dapat menyentuh akar persoalan dan memberikan efek jera.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan perdagangan pangan tidak menghambat distribusi dan keberlangsungan usaha.
Perlindungan terhadap petani juga harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi konsumen.
Kedaulatan Pangan Membutuhkan Kerja Sama Semua Pihak
Saleh menilai keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus membangun sistem perdagangan yang lebih adil.
Ia optimistis sektor pertanian dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama.
“Ke depannya sektor pertanian akan menjadi idola, memberikan kesejahteraan kepada setiap petani. Asal kita kompak. Karena pertanian kalau berdaulat, saya yakin Indonesia akan makmur, adil, sejahtera,” kata Saleh.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
