Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Indonesia mengukur keberhasilan program pelatihan berdasarkan jumlah alumni yang terserap di pasar kerja, bukan hanya banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan.
Arahan tersebut disampaikan Yassierli dalam kegiatan bertema Percepatan Transformasi BPVP di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026), sebagaimana disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui keterangan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, perubahan ukuran keberhasilan diperlukan agar pelatihan vokasi lebih efektif dalam menjawab persoalan pengangguran dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
BPVP Diminta Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja
Yassierli menegaskan bahwa keberhasilan balai pelatihan tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang menyelesaikan program.
Menurutnya, hasil pelatihan harus dapat dilihat dari kemampuan lulusan memperoleh pekerjaan setelah mendapatkan keterampilan.
Karena itu, jajaran BPVP diminta mengubah pendekatan pelaksanaan program agar lebih berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari transformasi BPVP dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional.
Yassierli juga meminta seluruh kepala balai memastikan program pelatihan mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Kemnaker Jalankan Pelatihan Vokasi dan Magang Nasional
Untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, Kemnaker menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional atau MagangHub.
Kedua program tersebut diarahkan untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Program MagangHub secara khusus ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperkuat hubungan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan perusahaan.
Kemnaker juga berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi.
Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperluas akses pelatihan keterampilan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Menaker Tekankan Empat Pilar Transformasi BPVP
Yassierli meminta jajaran BPVP memandang balai pelatihan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Dengan peran tersebut, setiap balai diharapkan mendukung pelaksanaan program Kemnaker serta agenda pemerintah pusat secara keseluruhan.
Untuk memperkuat transformasi, Yassierli menyampaikan empat pilar budaya kerja yang perlu diterapkan di lingkungan BPVP.
Pilar pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan langkah dalam menjalankan program.
Pilar kedua menekankan pentingnya penguatan peran setiap individu dalam organisasi.
Pilar ketiga adalah membangun organisasi yang lincah dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.
Sementara itu, pilar keempat menekankan keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan masukan secara proaktif.
Instruktur Diminta Terus Berinovasi dan Menjaga Integritas
Selain memperbaiki ukuran keberhasilan pelatihan, Yassierli mengingatkan jajaran BPVP agar tidak cepat merasa puas terhadap capaian yang telah diperoleh.
Ia meminta seluruh pegawai menjaga integritas dan terus mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan.
Menurutnya, setiap instruktur juga perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri.
Lingkungan kerja yang mendukung pengembangan instruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta pelatihan.
Melalui transformasi tersebut, BPVP diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dan peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
