Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp132 triliun sepanjang Januari hingga September 2026 atau setara 17,9 persen dari total realisasi investasi asing nasional pada periode yang sama.
Capaian tersebut memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi asing di Indonesia, terutama pada sektor industri dan manufaktur.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tingginya realisasi investasi harus diimbangi dengan percepatan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan konektivitas fasilitas pendukung kegiatan industri.
Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu memastikan investasi yang masuk dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas perekonomian.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam membantu pengusaha menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi selama menjalankan kegiatan investasi.
"Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada," ungkap Dedi di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).
Jawa Barat Catat Investasi Asing Rp132 Triliun dalam Sembilan Bulan
Realisasi PMA sebesar Rp132 triliun menunjukkan besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap penerimaan investasi asing nasional selama sembilan bulan pertama 2026.
Nilai tersebut mencakup 17,9 persen dari keseluruhan realisasi penanaman modal asing di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026.
Dedi menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat masih memiliki daya tarik bagi investor global, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor industri dan manufaktur.
Namun, besarnya investasi yang masuk perlu didukung dengan kesiapan berbagai fasilitas agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan pembenahan infrastruktur dan penyederhanaan proses perizinan sebagai bagian penting dalam menjaga iklim investasi.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha terus didorong untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang menghambat kegiatan investasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendukung pengembangan kegiatan industri di berbagai wilayah Jawa Barat.
Dedi Mulyadi Tekankan Infrastruktur sebagai Kunci Investasi
Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam mendukung kegiatan industri serta menarik investasi baru ke Jawa Barat.
Menurutnya, investor membutuhkan fasilitas yang memadai agar kegiatan produksi, distribusi, dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Salah satu infrastruktur utama yang perlu diperhatikan adalah jaringan jalan tol untuk menunjang mobilitas bahan baku, barang, dan hasil produksi industri.
Selain jalan tol, ketersediaan jaringan listrik yang terhubung dengan baik menjadi kebutuhan penting untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan.
Dedi juga menekankan perlunya jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung komunikasi dan aktivitas bisnis di kawasan industri.
Fasilitas lain yang menjadi perhatian adalah jaringan pipa gas sebagai sumber energi industri serta jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan produksi.
"Investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi," tegas Dedi.
Menurutnya, kesiapan dan keterhubungan berbagai infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan sektor industri.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan kebutuhan kawasan industri yang terus berkembang.
Perizinan Cepat dan Pendampingan Investor Jadi Prioritas
Selain infrastruktur, Dedi menegaskan bahwa proses perizinan yang cepat merupakan faktor penting dalam memberikan kemudahan bagi investor untuk memulai maupun mengembangkan usaha.
Pemerintah daerah diminta memberikan dukungan dalam menyelesaikan berbagai hambatan administratif yang berpotensi memperlambat realisasi investasi.
"Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik," ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha dan instansi terkait ketika muncul persoalan investasi.
Pendampingan tersebut dapat melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk kementerian yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian hambatan kegiatan usaha.
Dedi mengaku kerap mendampingi langsung para pengusaha untuk membicarakan persoalan investasi dengan instansi pemerintah terkait.
Langkah tersebut dilakukan agar kendala yang dihadapi investor dapat memperoleh penyelesaian melalui koordinasi antarlembaga.
Dengan percepatan perizinan dan dukungan pemerintah, kegiatan investasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Bekasi, Karawang, dan Rebana Jadi Penopang Industri Jawa Barat
Dalam pengembangan sektor industri dan manufaktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti peran sejumlah kawasan industri yang menjadi bagian penting dari ekosistem investasi daerah.
Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang menjadi dua wilayah yang memiliki peran besar dalam mendukung kegiatan manufaktur di Jawa Barat.
Keberadaan kawasan industri di kedua daerah tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang aktivitas produksi dan pengembangan usaha.
Selain Bekasi dan Karawang, kawasan Rebana yang mencakup Kabupaten Subang dan wilayah sekitarnya juga menjadi perhatian dalam penguatan ekosistem industri dan manufaktur.
Pengembangan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kegiatan industri melalui peningkatan fasilitas dan konektivitas infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang bahwa penguatan kawasan industri perlu dilakukan secara terpadu agar mampu menunjang kebutuhan operasional perusahaan.
Dukungan terhadap kawasan industri juga diharapkan dapat memperluas peluang investasi sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya.
Dedi Mulyadi Minta Investasi Berdampak pada Lapangan Kerja
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya nilai modal yang masuk ke suatu daerah.
Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Selain membuka kesempatan kerja, kegiatan investasi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Dedi menilai kontribusi investasi terhadap penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan pendapatan daerah juga perlu menjadi perhatian.
Ia memberikan contoh bahwa investasi dengan nilai modal tertentu dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
"Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menyerap 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat," jelas Dedi.
Melalui contoh tersebut, Dedi menekankan pentingnya menilai investasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan agar peningkatan realisasi investasi berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan penguatan aktivitas perekonomian masyarakat.
Pemprov Jawa Barat Perkuat Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan realisasi PMA mencapai Rp132 triliun hingga September 2026, Jawa Barat mencatatkan kontribusi besar terhadap penerimaan investasi asing nasional.
Untuk mempertahankan daya tarik tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menekankan pentingnya percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pendampingan terhadap investor.
Penguatan kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Rebana juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor manufaktur di provinsi tersebut.
Selain menjaga kelancaran kegiatan usaha, pemerintah daerah berupaya memastikan investasi yang masuk mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, kemudahan berusaha, serta koordinasi dengan berbagai instansi, investasi asing di Jawa Barat diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
