Pantau - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meningkatkan pengawasan terhadap INPEX Masela Ltd untuk memastikan masyarakat lokal, termasuk tokoh adat dan nelayan, terlibat dalam pengembangan proyek gas Lapangan Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial, sengketa tanah ulayat, serta persoalan ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi kelancaran proyek migas bernilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas, M Indarto Wibowo, mengatakan hasil pemetaan risiko keamanan dan kajian risiko sosial menunjukkan bahwa tantangan utama proyek tidak hanya berkaitan dengan pengamanan fisik.
Menurutnya, dinamika sosial dan adat, harapan masyarakat terhadap manfaat ekonomi, serta penerimaan masyarakat setempat menjadi faktor penting dalam keberlanjutan proyek.
"Peta risiko menunjukkan bahwa dinamika sosial-adat seperti sengketa ulayat, fragmentasi sosial, hingga ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi menjadi perhatian utama. Karena itu, SKK Migas terus mengawasi dan memastikan INPEX melibatkan tokoh adat, nelayan, serta pemerintah desa setempat sejak tahap awal operasional proyek," ujar Indarto dalam keterangan yang diterima di Ambon, Rabu (21/10/2026).
SKK Migas Soroti Risiko Sengketa Tanah Adat dan Harapan Ekonomi Warga
SKK Migas menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.
Berdasarkan hasil Social Risk Assessment (SRA), potensi gangguan terhadap proyek lebih banyak berkaitan dengan persoalan sosial dibandingkan ancaman keamanan fisik.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi sengketa hak ulayat, perbedaan kepentingan antarkelompok masyarakat, dan tingginya harapan warga terhadap manfaat ekonomi proyek.
Kondisi tersebut mendorong SKK Migas memperkuat pengawasan terhadap pendekatan sosial yang dilakukan INPEX sebagai operator Blok Masela.
Indarto menjelaskan bahwa pengelolaan harapan masyarakat harus dilakukan secara realistis dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan forum dialog berkala antara perusahaan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
SKK Migas juga meminta tersedianya mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar warga memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan.
Melalui mekanisme tersebut, persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek diharapkan dapat ditangani melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait.
Aktivitas Proyek Blok Masela Harus Memperhatikan Mata Pencaharian Nelayan
Selain persoalan sosial dan adat, SKK Migas memberikan perhatian terhadap keamanan maritim di sekitar wilayah operasional Blok Masela.
Lokasi proyek yang berada di kawasan Laut Arafura memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah aktivitas nelayan pesisir Kepulauan Tanimbar.
Karena itu, pengamanan fasilitas migas perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
SKK Migas mendorong komunikasi terpadu antara perusahaan, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan.
Langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban kegiatan operasional tanpa mengganggu mata pencaharian warga setempat.
"Pengamanan laut bukan sekadar menjaga fasilitas proyek, melainkan membangun kepercayaan publik (public trust). Melalui keterlibatan masyarakat lokal, transparansi, dan penghormatan terhadap tata nilai adat setempat, keberlanjutan proyek hulu migas berkapasitas besar ini dapat terjamin," kata Indarto.
Dalam sistem pengamanan terpadu, SKK Migas menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola kegiatan usaha hulu migas.
Sementara itu, INPEX bertanggung jawab melakukan pemetaan risiko operasional serta menyusun langkah mitigasi yang diperlukan.
Pelaksanaan pengamanan tersebut diselaraskan dengan pemangku kepentingan daerah, TNI Angkatan Laut, Polri, serta masyarakat pesisir.
Investasi Blok Masela Capai 20,9 Miliar Dolar AS, Produksi Ditargetkan Mulai 2029
Blok Masela merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang terletak di Laut Arafura, lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Pengembangan wilayah kerja tersebut berpusat pada Lapangan Gas Abadi yang dirancang menjadi salah satu proyek gas berskala besar di Indonesia.
Proyek ini dikelola INPEX Masela Ltd sebagai operator bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn Bhd.
Total investasi pengembangan Blok Masela diperkirakan mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Lapangan Abadi dirancang memiliki kapasitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sebesar 9,5 juta ton per tahun.
Selain LNG, proyek tersebut ditargetkan menghasilkan gas sebesar 150 juta kaki kubik per hari.
Fasilitas pengembangan juga dirancang memproduksi kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.
Berdasarkan rencana pengembangan, Blok Masela ditargetkan mulai berproduksi secara komersial pada 2029.
Pengembangan Blok Masela Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat Maluku
Besarnya investasi pengembangan Blok Masela berpotensi membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Peluang tersebut mencakup kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi, pembangunan fasilitas pendukung, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan proyek.
Namun, pemanfaatan kesempatan kerja tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia lokal sesuai dengan persyaratan industri minyak dan gas bumi.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan proyek menjadi perhatian SKK Migas sejak tahap awal operasional.
SKK Migas menekankan pentingnya koordinasi antara INPEX, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga kelancaran pelaksanaan proyek.
Pengawasan terhadap aspek sosial, keamanan, dan keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan Lapangan Gas Abadi menuju target produksi komersial pada 2029.
- Penulis :
- Aditya Yohan
