Pantau - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menilai Indonesia memiliki kemampuan dan peran strategis untuk memimpin pembentukan multilateralisme baru di tengah melemahnya kerja sama internasional dalam menangani konflik Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Albanese dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam, setelah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Amnesty International mengenai situasi Palestina.
Albanese menilai negara-negara seperti Indonesia perlu mengambil peran lebih besar dalam membangun sistem kerja sama global yang mampu menjawab berbagai persoalan kemanusiaan.
“Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama (dalam membentuk multilateralisme baru),” kata Albanese.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia menjadi penting karena negara-negara Global Selatan memiliki prinsip dan pengalaman yang dapat menjadi landasan pembaruan kerja sama internasional.
Albanese Soroti Krisis Multilateralisme PBB akibat Situasi Gaza
Francesca Albanese menilai PBB belum menunjukkan peran yang cukup kuat dan vokal dalam menghadapi situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Menurutnya, penanganan konflik Gaza memperlihatkan persoalan mendasar dalam sistem multilateralisme yang selama ini menjadi landasan hubungan antarnegara.
Ia juga menilai posisi PBB semakin terpinggirkan dalam beberapa tahun terakhir sehingga diperlukan pembaruan terhadap mekanisme kerja sama internasional.
“Kini, Gaza telah menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem tersebut runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui, sebuah multilateralisme yang telah didekolonisasi,” jelas Albanese.
Albanese menekankan bahwa pembaruan multilateralisme perlu melibatkan negara-negara yang selama ini memiliki pengalaman menghadapi kolonialisme dan ketimpangan dalam hubungan internasional.
Ia menilai prinsip-prinsip yang berkembang di negara-negara Global Selatan semakin dibutuhkan untuk membangun sistem internasional yang lebih berorientasi pada kemanusiaan.
Salah satu prinsip yang disorot Albanese adalah Ubuntu, yang berkembang dari pengalaman dekolonisasi di Afrika Selatan.
Prinsip tersebut menekankan hubungan antarmanusia melalui pandangan bahwa keberadaan seseorang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan orang lain.
Albanese menggambarkan makna Ubuntu melalui ungkapan “aku ada karena kamu ada” sebagai bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan bersama.
Bhinneka Tunggal Ika Dinilai Jadi Modal Indonesia dalam Kerja Sama Global
Selain menyoroti prinsip Ubuntu, Albanese juga mengapresiasi nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.
Menurutnya, prinsip persatuan dalam keberagaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa kerja sama multilateral tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan global.
Ia memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki landasan nilai untuk mendorong dialog dan kerja sama antarbangsa.
Pandangan tersebut sejalan dengan dorongannya agar negara-negara Global Selatan mengambil peran lebih besar dalam pembentukan multilateralisme baru.
Albanese menilai pembaruan kerja sama internasional membutuhkan keterlibatan negara-negara yang mampu membawa perspektif berbeda dalam menghadapi persoalan kemanusiaan.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai dapat menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam mendorong perubahan di tingkat internasional.
Albanese Berharap Indonesia Bergabung dengan Kelompok Den Haag
Francesca Albanese juga menyinggung keberadaan Kelompok Den Haag atau Hague Group sebagai salah satu wadah untuk memulai pembahasan mengenai pembentukan multilateralisme baru.
Ia berharap Indonesia dapat bergabung dengan kelompok tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional.
“Sebagai titik awal diskusi mengenai bentuk multilateralisme baru ini, telah terbentuk apa yang disebut sebagai “Hague Group” (Kelompok Den Haag). Saya berharap Indonesia akan bergabung dengan Hague Group tersebut,” ujar Albanese.
Harapan tersebut disampaikan dalam konteks perlunya kerja sama antarnegara untuk membangun pendekatan baru terhadap persoalan global, termasuk situasi Palestina.
Albanese menilai keterlibatan negara-negara seperti Indonesia dapat memperkuat pembahasan mengenai arah multilateralisme di masa mendatang.
Indonesia Maju sebagai Calon Anggota Dewan Keamanan PBB Periode 2029–2030
Pernyataan Albanese muncul setelah Indonesia mengumumkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Pengumuman pencalonan tersebut disampaikan dalam Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2026.
Indonesia mengusung komitmen “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian” dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Sementara itu, kunjungan Francesca Albanese ke Jakarta juga diisi dengan kegiatan yang diselenggarakan Amnesty International bertema “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida.”
Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1999–2001.
Marzuki juga dikenal sebagai pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN (HRRCA) serta pernah menjabat Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar pada 2017.
Melalui pernyataannya di Jakarta, Albanese kembali menekankan pentingnya peran Indonesia dan negara-negara Global Selatan dalam mendorong pembaruan sistem kerja sama internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
