Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen sebagai langkah luar biasa yang menurutnya baru terjadi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap petani dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Hanan, penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meringankan biaya produksi pertanian sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
"Harganya turun 20 persen. Nah, ini luar biasa perhatian pemerintah ya. Baru terjadi ini, kelihatannya (sejak) Indonesia merdeka, baru ini ya pupuk turun harganya. Ini sangat luar biasa," kata Hanan.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani, terutama dalam memastikan pupuk tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.
Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen di Tengah Kenaikan Biaya Produksi
Hanan menjelaskan bahwa harga pupuk sebelumnya relatif tinggi sehingga berpotensi menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian.
Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk meningkatnya harga bahan baku pupuk di pasar global.
Menurutnya, bahan baku seperti gas, fosfat, dan kalium mengalami tekanan harga akibat dinamika ekonomi internasional sehingga menjadi tantangan bagi industri pupuk nasional.
Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, pemerintah dinilai mampu mengambil kebijakan untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Hanan menyebut langkah tersebut penting karena pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama petani dalam menjaga pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen.
Dengan harga yang lebih rendah, petani diharapkan dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi beban biaya produksi yang terlalu besar.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga yang dapat dijangkau petani di berbagai daerah.
Aturan Distribusi Pupuk Disederhanakan dari 145 Ketentuan
Selain menurunkan harga pupuk bersubsidi, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan distribusi untuk mempercepat penyaluran pupuk kepada petani.
Hanan mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 145 ketentuan yang mengatur distribusi pupuk sehingga proses penyalurannya dinilai cukup rumit.
Melalui kebijakan penyederhanaan, berbagai ketentuan tersebut diringkas agar petani lebih mudah memperoleh pupuk yang dibutuhkan.
Menurut Hanan, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan pupuk dapat diterima petani sesuai jadwal kegiatan pertanian.
"Pupuknya juga mudah diperoleh dengan penyederhanaan aturan, dari 145 aturan disederhanakan, kalau tidak salah 4 apa 5 sekarang ini ya, disatukan gitu, sehingga mudah sekali, bisa diperoleh tepat waktu, tepat jumlah, harganya terjangkau oleh petani. Ini luar biasa," ucapnya.
Ia menilai kemudahan akses terhadap pupuk dan benih berkualitas akan membantu petani meningkatkan produktivitas lahan.
Ketersediaan sarana produksi yang lebih baik juga dinilai dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
DPR Dorong Modernisasi Pertanian karena Usia Petani Semakin Meningkat
Hanan turut menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Menurutnya, mekanisasi pertanian semakin dibutuhkan karena rata-rata usia petani terus meningkat sehingga kegiatan produksi memerlukan dukungan peralatan yang lebih efisien.
Penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan dan panen.
Hanan menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memberikan perhatian terhadap modernisasi pertanian sejak 2014 melalui berbagai program mekanisasi.
Ia menilai penguatan teknologi pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan agar produktivitas petani dapat terus meningkat.
Selain mekanisasi, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk jaringan irigasi yang mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Menurut Hanan, pembangunan infrastruktur, penyediaan pupuk, dan modernisasi pertanian merupakan kebijakan yang saling berkaitan dalam mendukung peningkatan produksi pangan.
HPP Gabah Rp6.500 Per Kilogram Ikut Perkuat Kesejahteraan Petani
Hanan menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memperkuat sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi dan teknologi, tetapi juga menerapkan kebijakan ekonomi untuk memberikan kepastian harga hasil panen.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menurutnya, kebijakan HPP menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada petani ketika harga gabah di pasaran mengalami penurunan.
Kepastian harga hasil panen juga dinilai dapat meningkatkan semangat petani untuk terus menanam dan memperbesar produksi pertanian.
Selain membantu petani, kebijakan HPP turut mendukung penyerapan gabah untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.
Hanan menilai kombinasi kebijakan harga pupuk, penyederhanaan distribusi, pembangunan irigasi, mekanisasi, dan penetapan HPP telah memberikan dukungan terhadap peningkatan produksi gabah kering panen (GKP).
Ia menyebut berbagai langkah pemerintah tersebut menunjukkan arah positif dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dukungan anggaran pertanian yang meningkat juga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Hanan berharap kebijakan yang mendukung petani terus diperkuat agar produktivitas pertanian meningkat dan target swasembada pangan nasional dapat dipertahankan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
