Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mendorong lima strategi utama pengembangan transportasi nasional untuk memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, serta memperluas pemerataan layanan transportasi di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infra, Odo R.M. Manuhutu, menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Odo dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, penguatan sektor transportasi memerlukan langkah terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan konektivitas, tetapi juga memperhatikan efisiensi logistik, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola kebijakan.
Kemenko Infra Prioritaskan Integrasi Antarmoda dan Pemerataan Akses Transportasi
Odo menjelaskan bahwa strategi pertama yang menjadi perhatian pemerintah adalah integrasi konektivitas dan peningkatan efisiensi logistik melalui percepatan keterhubungan antarmoda transportasi.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk memperlancar proses distribusi barang sekaligus menekan biaya logistik yang memengaruhi daya saing kegiatan ekonomi nasional.
"Kami ingin mengangkat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni integrasi konektivitas dan efisiensi logistik, diperlukan percepatan integrasi antar moda agar distribusi barang lebih lancar dan biaya logistik bisa ditekan," ujar Odo.
Menurutnya, sistem transportasi yang saling terhubung dapat meningkatkan kelancaran pergerakan barang sekaligus mendukung efisiensi kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Strategi kedua adalah pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan transportasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan.
Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses layanan transportasi yang layak dan terjangkau, termasuk di daerah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas.
Peningkatan akses tersebut juga diarahkan untuk memperkuat hubungan antarwilayah sehingga mobilitas masyarakat dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih lancar.
Penanganan Kendaraan ODOL Jadi Fokus Penguatan Keselamatan Transportasi
Strategi ketiga yang didorong Kemenko Infra adalah penguatan keselamatan dan keandalan transportasi melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan serta penegakan ketentuan keselamatan.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah penanganan kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih yang dikenal sebagai over dimension over loading (ODOL).
Kemenko Infra menilai penanganan kendaraan ODOL merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan andal bagi seluruh pengguna jalan.
Penguatan keselamatan tersebut juga mencakup upaya memastikan penyelenggaraan angkutan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui peningkatan kepatuhan dan penegakan aturan, pemerintah berupaya memperkuat keandalan layanan transportasi sekaligus mendukung ketertiban dalam kegiatan pengangkutan barang dan penumpang.
Transportasi Rendah Karbon dan Perbaikan Tata Kelola Jadi Prioritas
Strategi keempat adalah transformasi menuju sistem transportasi rendah karbon sebagai bagian dari dukungan terhadap target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060.
Transformasi tersebut menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu perhatian utama dalam pengembangan sistem transportasi nasional.
Pemerintah berupaya menyelaraskan pengembangan transportasi dengan agenda pengurangan emisi karbon agar peningkatan konektivitas tetap memperhatikan dampak lingkungan.
Sementara itu, strategi kelima mencakup penguatan tata kelola, regulasi, dan pembiayaan sektor transportasi untuk memastikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.
Odo menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antarlembaga dan penguatan sistem pembiayaan agar berbagai program pengembangan transportasi dapat dilaksanakan secara konsisten.
"Kelima, penguatan tata kelola, regulasi, dan pembiayaan agar kebijakan transportasi lebih sinkron, implementatif dan berkelanjutan," jelas Odo.
Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebijakan transportasi dapat diterapkan secara terintegrasi dan memberikan manfaat jangka panjang.
Kementerian Perhubungan Petakan Isu Strategis Transportasi Nasional
Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan juga tengah merumuskan sejumlah isu prioritas untuk mendukung penguatan sistem transportasi nasional.
Isu tersebut mencakup peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, keselamatan transportasi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola melalui kebijakan berbasis bukti dan hasil kajian.
Kepala Baketrans Kementerian Perhubungan, Hermanta, menjelaskan bahwa sektor transportasi nasional menghadapi berbagai persoalan yang luas dan kompleks, baik pada moda transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.
Selain persoalan pada masing-masing moda, terdapat pula berbagai isu lintas moda yang memerlukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan transportasi nasional.
Menurut Hermanta, luasnya persoalan tersebut membuat proses kajian perlu diarahkan pada isu yang paling strategis agar rekomendasi kebijakan dapat memberikan manfaat optimal.
"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," tegas Hermanta dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 di Jakarta.
Hermanta menjelaskan bahwa kegiatan agenda setting merupakan tahap awal dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan di lingkungan Baketrans Kementerian Perhubungan.
Melalui kegiatan tersebut, Baketrans berupaya mengidentifikasi berbagai persoalan dan peluang dalam penyelenggaraan transportasi nasional, kemudian memetakan serta menentukan isu yang perlu diprioritaskan.
Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penguatan sistem transportasi nasional.
Koordinasi antara Kemenko Infra dan Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan transportasi yang lebih terintegrasi, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui lima strategi tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem transportasi nasional yang lebih aman, efisien, merata, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat konektivitas serta daya saing perekonomian Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
