Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 400 ribu liter di Semarang, Jawa Tengah, yang terindikasi akan diselewengkan untuk kebutuhan sektor industri, perkebunan, dan pertambangan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.
Yuliot mengungkapkan perkembangan penanganan kasus tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Kamis.
"Sore hari ini untuk penegakan hukum, Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum) mengumumkan ini ada penangkapan di Semarang, itu kapasitas yang ditimbun 400 ribu liter," kata Yuliot.
Jumlah solar yang diduga ditimbun tersebut mencapai 400.000 liter atau setara dengan 400 kiloliter.
Solar Diduga Akan Diselewengkan untuk Industri hingga Pertambangan
Yuliot menjelaskan bahwa solar yang ditemukan dalam kasus penimbunan di Semarang terindikasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sektor usaha.
Sektor yang disebut menjadi tujuan dugaan penyelewengan tersebut meliputi industri, perkebunan, dan pertambangan.
Menurutnya, praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM perlu ditindak karena berpotensi mengganggu kelancaran penyaluran bahan bakar kepada masyarakat.
Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum telah melakukan tindakan penertiban sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM tersebut.
"Jadi, dari indikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Gakkum, ini sudah dilakukan penertiban tadi, ya. 400 ribu liter ini kan berpengaruh terhadap distribusi bagi masyarakat," jelas Yuliot.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk penyelewengan BBM, baik yang melibatkan solar maupun bensin.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi bahan bakar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.
Antrean BBM di Malang, Jember, dan Blitar Jadi Perhatian Pemerintah
Selain menangani kasus dugaan penimbunan solar di Semarang, Kementerian ESDM juga berupaya mengatasi persoalan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menargetkan persoalan antrean pembelian BBM di Jawa Timur dapat diselesaikan dalam pekan yang sama.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian pemerintah meliputi Malang, Jember, dan Blitar.
Target penyelesaian tersebut disampaikan Laode setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penanganan kendala pasokan serta distribusi BBM.
Laode berharap antrean panjang pembelian BBM yang sebelumnya terjadi di Bali tidak kembali terulang di wilayah lain, termasuk Jawa Timur.
Ia juga membantah informasi yang menyebutkan bahwa pasokan BBM untuk Jawa Timur telah dialihkan ke Bali ketika provinsi tersebut mengalami krisis bahan bakar.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa persoalan antrean BBM di Jawa Timur bukan disebabkan oleh pengalihan pasokan dari wilayah tersebut menuju Bali.
Pemerintah Tambah 21 Mobil Tangki dan Operasikan Depo BBM Selama 24 Jam
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok BBM.
Koordinasi tersebut dilakukan hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah percepatan distribusi untuk mengatasi gangguan pasokan dan mengurangi antrean pembelian BBM di Jawa Timur.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah pasokan BBM melalui pengiriman menggunakan kapal menuju sejumlah depo penyimpanan bahan bakar di wilayah Jawa Timur.
Selain memanfaatkan jalur laut, pemerintah mengerahkan 21 unit mobil tangki tambahan untuk memperkuat kapasitas pengangkutan BBM menuju wilayah yang membutuhkan.
Penambahan armada tersebut dilakukan melalui skema spot charter atau penyewaan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan distribusi tambahan.
Pemerintah juga memperpanjang jam operasional depo BBM menjadi 24 jam agar kegiatan penyaluran bahan bakar dapat berlangsung sepanjang hari.
Perpanjangan jam operasional tersebut ditujukan untuk mempercepat pengiriman BBM dari fasilitas penyimpanan menuju SPBU yang mengalami peningkatan kebutuhan pasokan.
Melalui kombinasi penambahan pasokan menggunakan kapal, pengerahan mobil tangki, dan operasional depo selama 24 jam, pemerintah berupaya memulihkan kelancaran distribusi BBM di Jawa Timur.
Kementerian ESDM Perkuat Pengawasan dan Distribusi BBM
Ahmad Erani menegaskan bahwa Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pertamina untuk memastikan langkah percepatan distribusi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar di seluruh SPBU kembali memadai dan antrean pembelian BBM dapat segera teratasi.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan penimbunan solar di Semarang terus menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan distribusi bahan bakar.
Kementerian ESDM menjalankan dua langkah penanganan secara bersamaan, yakni penertiban dugaan penyelewengan BBM di Jawa Tengah serta percepatan pemulihan distribusi di Jawa Timur.
Pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM tetap tersedia, penyaluran berjalan sesuai ketentuan, dan praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dicegah melalui pengawasan serta penegakan hukum.
- Penulis :
- Leon Weldrick
