Pantau - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026 atau sekitar 86 persen dari total plafon pembiayaan sebesar Rp300 triliun yang disiapkan sepanjang tahun ini.
Penyaluran kredit produktif tersebut telah menjangkau sekitar 4 juta debitur di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan program KUR dengan dukungan TPAKD untuk memperluas jangkauan pembiayaan produktif kepada masyarakat di daerah.
Selain KUR, pemerintah juga mendorong berbagai program kredit lainnya untuk mendukung kegiatan pertanian, industri padat karya, dan sektor perumahan.
“Kami terus kembangkan KUR yang juga disalurkan melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) di daerah, di mana kredit Alsintan juga terus didorong, kredit industri padat karya, kredit program perumahan. Ini jumlahnya semuanya tahun ini dibujetkan Rp300 triliun, dan realisasinya hingga 20 Oktober Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur,” ujar Airlangga.
Dengan realisasi tersebut, masih terdapat sekitar Rp42,16 triliun dari plafon pembiayaan KUR tahun 2026 yang belum tersalurkan hingga 20 Oktober.
Jawa Tengah Jadi Provinsi dengan Penyaluran KUR Terbesar
Berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan realisasi penyaluran KUR terbesar secara nasional hingga 20 Oktober 2026.
Total penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp45,46 triliun atau setara 17,63 persen dari keseluruhan realisasi nasional.
Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan penyaluran sebesar Rp41,84 triliun atau sekitar 16,23 persen dari total pembiayaan KUR nasional.
Sementara itu, Jawa Barat berada di peringkat ketiga dengan nilai penyaluran mencapai Rp27,76 triliun atau setara 10,76 persen.
Dengan demikian, akumulasi penyaluran KUR di tiga provinsi tersebut mencapai Rp115,06 triliun hingga 20 Oktober 2026.
Secara persentase, gabungan penyaluran KUR di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 44,62 persen dari keseluruhan realisasi nasional.
Besarnya penyaluran kredit di ketiga provinsi tersebut menunjukkan konsentrasi pembiayaan yang cukup signifikan di Pulau Jawa.
Sulawesi Selatan Masuk Lima Besar Penyaluran KUR Nasional
Di luar tiga provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara mencatatkan realisasi penyaluran KUR sebesar Rp14,8 triliun atau sekitar 5,7 persen dari total nasional.
Sementara itu, Sulawesi Selatan menempati posisi kelima dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp14,65 triliun atau setara 5,68 persen dari keseluruhan penyaluran KUR nasional.
Berdasarkan data tersebut, lima provinsi dengan realisasi penyaluran KUR terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Total penyaluran KUR di kelima provinsi tersebut mencapai Rp144,51 triliun hingga 20 Oktober 2026.
Nilai tersebut setara sekitar 56,05 persen dari total realisasi KUR nasional yang mencapai Rp257,84 triliun.
Sementara itu, sisa penyaluran KUR tersebar di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan agar masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan memperoleh modal produktif untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
Pemerintah Dorong Kredit Pertanian, Industri Padat Karya, dan Perumahan
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penyaluran KUR, tetapi juga mengembangkan berbagai skema pembiayaan untuk sektor ekonomi lainnya.
Salah satu program yang terus didorong adalah kredit alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung kebutuhan pembiayaan kegiatan usaha di sektor pertanian.
Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha pertanian memperoleh akses pendanaan yang berkaitan dengan pengadaan alat dan mesin pertanian.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mengembangkan kredit industri padat karya untuk mendukung kegiatan usaha pada sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
Pembiayaan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperluas akses modal bagi kegiatan industri produktif.
Pemerintah turut mendorong kredit program perumahan sebagai bagian dari pengembangan akses pembiayaan bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, TPAKD memiliki peran untuk mendukung perluasan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan di daerah.
Melalui penguatan peran TPAKD, pemerintah berharap program pembiayaan produktif dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.
Presiden Prabowo Serahkan Akad Kredit Produktif Rp53,15 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif dengan total nilai mencapai Rp53,15 triliun.
Nilai tersebut merupakan akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Pembiayaan produktif tersebut telah menjangkau sebanyak 2.106.401 debitur dari berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha.
Penyalurannya dilakukan melalui 343 lembaga jasa keuangan yang terlibat dalam mendukung perluasan akses pendanaan.
Kelompok penerima pembiayaan mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta berbagai kelompok wirausaha lainnya.
Keterlibatan ratusan lembaga jasa keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan kredit produktif kepada masyarakat.
Penyerahan akad kredit secara simbolis oleh Presiden Prabowo merupakan salah satu rangkaian kegiatan Rakornas TPAKD 2026 yang membahas percepatan akses keuangan di daerah.
Melalui pembiayaan tersebut, pemerintah berupaya memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat agar dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Pemerintah Masih Miliki Sisa Plafon KUR Rp42,16 Triliun
Dengan total plafon pembiayaan KUR sebesar Rp300 triliun pada 2026, realisasi penyaluran Rp257,84 triliun menunjukkan sebagian besar target tahunan telah tercapai sebelum akhir tahun.
Pemerintah masih memiliki ruang penyaluran sekitar Rp42,16 triliun untuk mencapai keseluruhan plafon pembiayaan yang telah ditetapkan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan berbagai program kredit produktif untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pendanaan usaha.
Perluasan pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan sektor produktif lainnya.
Penguatan peran TPAKD juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat akses layanan keuangan di berbagai daerah.
Melalui program KUR dan pembiayaan produktif lainnya, pemerintah berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha sekaligus mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
