Pantau - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui penguatan ekosistem koperasi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan distribusi kebutuhan produksi, serta kepastian pasar bagi hasil tangkapan ikan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi berbagai hambatan ekonomi yang selama ini membatasi kegiatan usaha nelayan.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan upaya tersebut didukung hasil riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Penelitian tersebut dilakukan di tiga wilayah pesisir, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat serta Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung.
Hasil penelitian kemudian dibahas dalam forum seminar di Lampung Timur, Kamis (22/10/2026), untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah pusat dan daerah.
“Melalui forum seminar ini kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan di desa dengan upaya yang nyata,” kata Panel Barus.
Kemenkop Ungkap Tiga Masalah Utama yang Menghambat Kesejahteraan Nelayan
Panel menjelaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam menyediakan pasokan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan karena nelayan masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Kondisi serupa juga dialami masyarakat perdesaan yang berperan sebagai penghasil sumber pangan, tetapi belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari hasil produksi mereka.
Berdasarkan identifikasi Kemenkop, terdapat tiga persoalan utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa.
Persoalan pertama adalah tingginya biaya kebutuhan pokok dan kebutuhan produksi akibat panjangnya rantai distribusi barang.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan usaha.
Persoalan kedua adalah terbatasnya akses pembiayaan produktif yang menyulitkan nelayan dan masyarakat desa memperoleh modal untuk menjalankan serta mengembangkan usaha.
Sementara itu, persoalan ketiga adalah lemahnya akses pasar, terutama karena belum adanya fungsi pembeli hasil produksi atau offtaker yang dikendalikan negara untuk memberikan kepastian penyerapan hasil produksi masyarakat.
Panel menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut harus diselesaikan secara bersamaan agar upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan perdesaan dapat berjalan efektif.
“Kemiskinan sulit dibereskan kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih Didorong Permudah Modal dan Kebutuhan Melaut
Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kedua program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu mendukung kegiatan usaha masyarakat, khususnya dalam penyediaan kebutuhan produksi, pembiayaan, dan pemasaran hasil tangkapan.
Melalui penguatan koperasi, nelayan diharapkan dapat memperoleh berbagai kebutuhan melaut dengan lebih mudah tanpa harus menghadapi panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan tingginya biaya operasional.
Pemerintah juga berupaya memperluas akses pembiayaan agar nelayan memiliki dukungan modal yang memadai untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan.
Selain kemudahan memperoleh kebutuhan produksi dan modal, pengembangan ekosistem koperasi diharapkan dapat memberikan kepastian pembeli serta harga yang menguntungkan bagi hasil tangkapan nelayan.
Panel mencontohkan kondisi nelayan di Lampung Timur yang masih menghadapi keterbatasan akses bahan bakar solar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Keterbatasan pasokan solar menjadi persoalan penting karena bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut.
Selain solar, nelayan membutuhkan ketersediaan es untuk menjaga mutu dan kesegaran ikan selama proses penangkapan hingga hasil tangkapan didaratkan.
Persoalan lain yang perlu diselesaikan adalah kepastian pemasaran hasil tangkapan agar nelayan memiliki kejelasan mengenai pembeli dan nilai ekonomi yang akan diterima.
Kemenkop Ingin Nelayan Bisa Melaut Tanpa Mengeluarkan Modal di Awal
Kemenkop menargetkan pengembangan ekosistem koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat menciptakan sistem usaha yang lebih menguntungkan bagi nelayan.
Melalui sistem tersebut, kebutuhan operasional penangkapan ikan diharapkan dapat dipenuhi tanpa mengharuskan nelayan mengeluarkan uang terlebih dahulu sebelum melaut.
Pemerintah juga ingin membangun mekanisme pemasaran yang memungkinkan nelayan mengetahui perkiraan pendapatan dari hasil tangkapannya sejak masih berada di laut.
Perhitungan akhir kemudian dilakukan setelah nelayan kembali ke daratan dan menyerahkan hasil tangkapannya.
“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” katanya.
Panel berharap hasil riset Kemenkop bersama BRIN dan KNTI dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
Kajian tersebut juga diharapkan mendukung persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu program prioritas Presiden.
Bupati Lampung Timur Minta Hasil Riset Ditindaklanjuti dengan Program Nyata
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi pelaksanaan riset Kemenkop bersama BRIN dan KNTI yang secara khusus mengangkat persoalan ekonomi masyarakat pesisir.
Ela berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi dalam forum seminar, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program konkret yang menjawab kebutuhan nelayan.
Menurut Ela, Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar serta berpeluang memberikan kontribusi ekonomi lebih tinggi bagi masyarakat setempat.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam pemasaran hasil tangkapan, kepastian harga jual, akses permodalan, serta lemahnya posisi tawar nelayan.
Lemahnya posisi tawar dalam kegiatan perdagangan menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari hasil tangkapannya.
Ela menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenkop dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengubah hasil penelitian menjadi program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Salah satu bentuk implementasi yang diharapkan pemerintah daerah adalah penyediaan akses bahan bakar solar bagi nelayan untuk mendukung kelancaran aktivitas penangkapan ikan.
“Tentunya kami sangat terbantu dengan riset yang dilakukan Kemenkop, namun ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kemenkop dengan Pemda melalui implementasi yang nyata, misal soal penyediaan solar bagi para nelayan,” ujar dia.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap kerja sama dengan pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap kegiatan usaha nelayan, mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pembiayaan dan pemasaran hasil perikanan.
Melalui kolaborasi tersebut, potensi kelautan dan perikanan Lampung Timur diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Kemenkop menempatkan penguatan koperasi, perbaikan distribusi, kemudahan pembiayaan, serta kepastian pasar sebagai langkah utama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir dan perdesaan.
- Penulis :
- Arian Mesa
