Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 6.800 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana pada akhir 2025.
Ribuan pelaku usaha yang kembali bekerja tersebut terdiri atas 5.706 petambak, 506 petambak garam, 360 pengolah dan pemasar ikan, serta 228 nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pemerintah terus mempercepat program pemulihan agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali berproduksi, bekerja, dan memperoleh penghasilan.
"Pemulihan ini bukan hanya tentang memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kelautan dan perikanan dapat kembali berproduksi, bekerja, dan memulihkan perekonomiannya," ujar Trenggono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (23/10), sebagaimana dikutip dari siaran pers.
Menurut Trenggono, pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga harus memastikan kegiatan usaha masyarakat dapat kembali berjalan.
KKP terus melakukan perbaikan sarana produksi dan pemulihan lahan usaha untuk membantu masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan.
Ribuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Terdampak Bencana
Berdasarkan hasil pendataan KKP, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 memberikan dampak besar terhadap kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan.
Sebanyak 2.742 nelayan tercatat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Selain nelayan, sebanyak 16.023 pembudi daya ikan juga mengalami dampak terhadap kegiatan usaha mereka.
Kelompok pembudi daya tersebut mencakup masyarakat yang menjalankan usaha perikanan melalui tambak, kolam, dan fasilitas budi daya lainnya.
Di sektor pengolahan hasil perikanan, KKP mencatat sebanyak 364 unit pengolah ikan terdampak bencana.
Sementara itu, sebanyak 1.095 petambak garam juga termasuk kelompok pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemulihan.
Dampak bencana tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana produksi.
KKP mencatat sebanyak 2.041 sarana penangkapan ikan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Kerusakan juga terjadi pada lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukungnya dengan total luas mencapai 31.248 hektare.
Selain itu, sebanyak 2.053 unit keramba tercatat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Besarnya kerusakan fasilitas produksi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam mempercepat pemulihan kegiatan usaha masyarakat pesisir.
KKP Pulihkan Sekitar 5.800 Hektare Tambak dan Kolam
Untuk mengembalikan produktivitas sektor perikanan, KKP melakukan pembersihan lahan serta perbaikan sarana dan prasarana produksi secara bertahap.
Pemulihan terutama difokuskan pada lahan tambak dan kolam yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Hingga 15 Oktober 2026, KKP mencatat sekitar 5.800 hektare lahan tambak dan kolam telah berhasil dipulihkan di 27 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aceh menjadi provinsi dengan luas lahan tambak dan kolam yang telah kembali beroperasi paling besar, yakni mencapai 5.707 hektare.
Sementara itu, di Sumatera Utara, luas lahan tambak dan kolam yang berhasil dipulihkan mencapai 73,67 hektare.
Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 33,29 hektare lahan tambak dan kolam telah kembali digunakan untuk kegiatan produksi.
Pemulihan lahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan kapasitas produksi sektor perikanan yang sempat terganggu akibat bencana.
Melalui perbaikan fasilitas dan pembersihan lahan, pemerintah berupaya memastikan para pembudi daya dapat kembali menjalankan kegiatan usaha secara bertahap.
Petambak Pidie Jaya Kembali Panen Udang Vaname
Trenggono mengungkapkan bahwa proses pemulihan sektor perikanan di sejumlah wilayah telah menunjukkan hasil melalui kembalinya kegiatan produksi dan panen.
Salah satu perkembangan tersebut terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, ketika para pembudi daya berhasil melaksanakan panen perdana udang vaname dari tambak yang telah dipulihkan.
Panen tersebut menjadi salah satu contoh bahwa lahan tambak yang sebelumnya terdampak bencana telah dapat kembali dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya.
Kembalinya aktivitas panen juga menandai mulai pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha perikanan.
Selain pemulihan lahan, KKP mencatat ribuan pelaku usaha dari berbagai kelompok telah kembali bekerja setelah melalui proses pemulihan pascabencana.
Dari total 6.800 pelaku usaha yang kembali beraktivitas, kelompok petambak menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 5.706 orang.
Sebanyak 506 petambak garam juga telah kembali menjalankan kegiatan usaha mereka.
Di sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sebanyak 360 pelaku usaha tercatat telah kembali bekerja.
Sementara itu, sebanyak 228 nelayan telah kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana.
Pemerintah Lanjutkan Pemulihan Perikanan hingga 2028
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh target kinerja program pemulihan sektor kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan hingga Desember 2026.
Namun, pelaksanaan program tersebut tidak akan berhenti pada akhir tahun karena pemerintah telah merencanakan kelanjutan kegiatan pemulihan hingga 2028.
Kelanjutan program diarahkan untuk memastikan proses pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.
KKP juga berupaya agar masyarakat terdampak tidak hanya dapat kembali menjalankan kegiatan usaha seperti sebelum bencana, tetapi juga mampu membangun kembali kondisi perekonomiannya.
Pemulihan fasilitas produksi, perbaikan lahan tambak, dan pengembalian aktivitas usaha menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Dengan sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam yang telah dipulihkan serta 6.800 pelaku usaha yang kembali bekerja, KKP terus mendorong pemulihan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di tiga provinsi terdampak.
Program yang direncanakan berlanjut hingga 2028 tersebut diharapkan dapat mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatera.
- Penulis :
- Arian Mesa
